Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Balegda, Ajarkan NA Raperda ke 200 Mahasiswa UM Malang

 
25 April 2013

Suara Indrapura : Badan Legislasi (Banleg) DPRD Jatim menerima tamu 200 mahasiswa Muhammadiya Malang jurusan Fakultas Hukum di ruang paripurna DPRD Jatim, Rabu (24/4) siang.

Zainal Arifin Ketua Balegda DPRD Jatim menegaskan Perda Provinsi memerlukan naskah akademik, dimana peranan lembaga pendidikan seperti universitas. "Sekarang ini, mahasiswa mempelajari naskah akademik sangat penting. Bagaimana membentuk rancangan peraturan daerah," terang Zainal Arifin.

Bahwa rancangan pemerintah bukan saja memerlukan naskah akademik, namun juga memerlukan keterangan lainnya. "Penyusunan Naskah Akademik diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Dimana naskah akademik merupakan hasil penelitian/kajian hukum terhadap masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," terang dia.

Dalam naskah akademik juga memerlukan filosofis, sosiologis dan yuridis. "Ini menunjukkan raperda yang dibahas menjadi karya ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)," urai Zainal.

Terkait peranan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, politisi assal Fraksi Partai Golkar (FPG) ini, menegaskan diperlukan untuk memperkuat ide dalam raperda yang dibahas.

"Kita berharap raperda yang dibahas, bisa lebih muda diakses masyarakat luas. Dengan begitu, produk raperda mampu mengakomodir kepentingan rakyat," tandasnya kembali.

Pada kesempatan yang sama, Muhtar anggota Baleg menyampaikan produk perda harus mampu dijadikan arah dari produk hukum. "Jika tidak, maka aspek sosiologis, aspek yuridis dan aspek filosof tidak mampu mengawal arah dan tujuan raperda digarap menjadi perda," kata Muhtar.

Provinsi di Jatim dalam menjalankan tugas kewenangan pemerintah harus didukung sumber daya, baik itu berupa peraturan daerah maupun sumber dana. "Dengan begitu, semakin banyak PAD yang didapat. Maka akan mampu dikawal kebijakan pemerintah. Ini menjadi penting peranan peraturan daerah," tegas dia.

Untuk itu, hubungan antara eksekutif (Pemprov) dengan legislatif (DPRD Jatim) untuk mengawal kebutuhan penataan pemerintah daerah. Pada kesempatan yang sama, Harfad Kurniawan dan Sela Santika mahasiswa FH angkatan 2010 Unmuh Malang, menayakan peranan perda kab/kota tidak bertentangan dengan perda Provinsi. "Bagaimana bisa perda bertentangan ini, bisa lolos ? Apakah dalam rancangan tersebut tidak dibahas dengan provinsi," tanya mereka.

Mendapat pertanyaan ini, Malik Efendi dari Fraksi PAN menyampaikan jika perda tersebut melintas antar wilayah kabupaten dan kota. (Fajar)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved