Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Gugatan Komisi A Didukung Tiga Hakim MK

 
28 Februari 2013

Suara Indrapura : Perjuangan Komisi A DPRD Jatim terkait dengan keterlambatan satu tahun pengurusan akte kelahiran bagi masyarakat kecil, membuahkan hasil. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya persidangan pertama di MK yang dihadiri tiga hakim, diantaranya Prof. Shodiki dan DR Mohammad Ali, Rabu (20/2) di Jakarta.

Digelarnya sidang pertama terhadap gugatannya terkait UU 23/2006 tentang administrasi kependudukan membuat anggota Komisi A DPRD Jatim, Sholeh Hayat lega. Pasalnya, hakim MK ternyata memberi sambutan positif untuk pengurusan akte kelahiran yang terlambat tidak perlu melalui pengadilan negeri. “Ketiga hakim yang mengadili kelihatannya sepakat dengan gugatan kami. Hanya, memang dalam sidang pertama kemarin, belum ada keputusan dan sidang dilanjutkan dua pekan mendatang dalam menhadirkan saksi ahli dan melengkapi berkas,” tegas politisi asal PKB ini dalam release-nya, Kamis (21/2).

Ketiga hakim tersebut mengatakan menyambut baik prakarsa anggota Komisi A DPRD Jatim yang merespon pengaduan masyarakat dalam reses dewan. “MK akan mengkaji permohonan ini, mempertajam permohonan bahwa pasal 32 (2) UU No. 23/2007 yang mengharuskan permohonan akte kelahiran yang terlambat satu tahun harus dilakukan penetapan pengadilan, perlu dinyatakan tidak berlaku dan tidak punya kekuatan hukum yang mengikat,” demikian pembacaan ketiga hakim tersebut seperti yang ditirukan oleh Sholeh Hayat.

Sholeh sendiri mengatakan bahwa akan menghadirkan saksi ahli yang memperkuat gugatan mereka di sidang ke dua 14 hari mendatang. “Karena, sebenarnya mendapatkan akte kelahiran adalah hak asasi  bagi setiap anak,” tegasnya.

Politisi dari Fraksi PKB DPRD Jatim ini juga mengatakan bahwa tertundanya setahun mendapat akte kelahiran itu lebih karena lambannya administrasi kependudukan pemerintah sendiri, atau karena orang tua yang miskin dan tidak tahu administrasi. “Harusnya mendapatkan akte kelahiran itu dipermudah. Bukannya malah dipersulit dan juga malah didenda,” kritik Pria yang juga Wakil Ketua PWNU Jatim tersebut.

Tiga Anggota Komisi A DPRD Jatim yakni Sholeh Hayat, Subroto Kalim, dan Bambang Juwono yang dibanjiri keluhan terkait regulasi administrasi kependudukan, segera melayangkan gugatan ke MK. Keluhan yang diterimanya berupa adanya denda dan harus mendapat putusan pengadilan bila ingin mendapatkan akte bagi bayi yang terlambat setahun dalam pengurusan aktenya. Regulasi itu berasal dari Pasal 32 (2) UU No. 23/2006 tentang administasi kependudukan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara yang terlambat melaporkan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan penetapan Pengadilan Negeri.

Di sisi lain, ketentuan tersebut sebenarnya bertolak belakang dengan pasal 53 (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas sesuatu nama dan status kewarganegaraan. Bahkan pada Pasal 51 (1) disebutkan pula perlindungan terhadap setiap anak, adalah oleh keluarga, masyarakat, dan negara yang mengatur administrasi kependudukan. “Inilah yang kami perjuangkan. Yakni, tak perlu lagi mencari penetapan pengadilan negeri untuk hak seharusnya diterima oleh setiap anak,” urai Sholeh.

Kondisi demikian dinilai Sholeh dapat memberatkan masyarakat. Selain harus meluangkan waktu dan jarak tempuh yang banyak, juga memberatkan secara finansial. Dari hasil penelusuran Sholeh dan kawan-kawan, biaya pengurusan dan biaya formal menjadi membengkak. Biayanya berkisar antara Rp 100 Ribu – Rp 300 ribu. (Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved