Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Banleg DPRD Jatim Hearing Soal Pembentukan Perda

 
29 April 2013

Suara Indrapura : Badan Legislasi Daerah DPRD Jatim terus bergerak cepat untuk menyelesaikan sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda). Diantara raperda ini telah dimatangkan untuk segera dituntaskan yakni, dengan mengadakan public hearing.

Dipimpin Ketua Badan Legislatif (Banleg) Daerah DPRD Jatim Zainal Arifin, Banleg sendiri mengundang sejumlah pihak untuk mengkritisi sekaligus memberikan masukan, terhadap raperda itu sebelum akhirnya nanti disahkan jadi perda. “kita minta masukan pada semua stalke holder terkait raperda yang sedang dibahas”. Kata Zainal

Selain Zainal Arifin nampak hadir, anggota Banleg lainnya diantaranya adalah Irwan Setiawan dari fraksi PKS, Sholeh Hayat (F-PKB), Rasyad Manaf (F-PKNU), Moch. Muchtar (Fraksi Partai Golkar), Anselmus Raga Milo (Fraksi Partai Gerindra), dan sejumlah anggota banleg lainnya. Masyarakat yang hadir di public hearing itu juga cukup banyak, selain juga dari sejumlah pejabat di daerah.
Zainal Arifin mengatakan bahwa draf raperda tentang pembentukan peraturan daerah ini telah digodok cukup lama. Pihaknya juga telah melakukan kajian akademik dan studi banding ke sejumlah daerah untuk memperkaya draf  raperda yang dibahas.

“Biar nanti benar-benar bisa menjadi pedoman dan diterapkan di daerah,” tutur politisi asal Partai Golkar ini.

Sementara itu staf ahli Banleg DPRD Jatim, Rusdianto Sesung membeberkan urgensi perda tentang pembentukan perda tersebut. Menurut Rusdianto yang disampaikan dalam makalahnya menyatakan bahwa dalam reperda terdebut mengatur dan juga menentukan mengenai adanya kewajiban untuk melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan reperda di dalam penyusunan reperda. “Pengharmonisasian merupakan kewajiban bagi pihak penyusun, baik oleh DPRD maupun oleh pemerintah daerah ,” jelas dia.

Bagi dia, pengharmonisasian sangat perlu untuk dilakukan dengan tujuan supaya terjadi konsistensi raperda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Juga, kata dia, untuk pemantapan asas dan materi  muatan raperda, serta untuk pemantapan konsepsi raperda , baik sisitematika , tehnis penyusunan, maupun tata bahasa.

Ia mengatakan pengharmonisasian perda tersebut sangat erat kaitannya dengan kedudukan perda yang merupakan delegated legislation yang menyababkan raperda yang telah ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karenanya , lanjut dia, dalam raperda tentang pembentukan perda ini diatur mengenai mekanisme atau tata cara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan raperda secara lebih detil.(Kril)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved