Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Antisipasi Pembangkangan Perda Provinsi

 
11 April 2013

Suara Indrapura : Banyaknya produk peraturan daerah (Perda) sebagai undang-undang di tingkat provinsi tidak diindahkan pemerintah kabupaten/kota membuat Badan Legeslasi Daerah (Banleg) DPRD Jatim mengundang daerah tingkat II di wilayah Jawa Timur. Acara dikemas Public Hearing Raperda tentang pembentukan peraturan daerah diruang paripurna DPRD Jatim senin, (1/4) dihadiri jajaran anggota banleg

DPRD Kab/Kota dan Biro Hukum Pemkab/Pemkot se Jatim, serta pelaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Selain diikuti perwakilan Kab/Kota, public hearing juga diikuti anggota Banleg DPRD Jatim sejumlah anggota Banleg yang ikut hadir, adalah Zainal Arifin Ketua Banleg DPRD Jatim, Anselmus Raga Milo (Fraksi partai Gerindra), Soleh Hayat (FPKB), Muchtar (Fraksi Partai Golkar), Irwan Setiawan (Fraksi PKS), Rasyad Manaf (Fraksi PKNU), Jalalludin Alham (Fraksi Partai Demokrat).

Ketua Banleg DPRD Jatim, RB Zainal Arifin menegaskan pembentukan peraturan daerah merupakan instrument hukum dan politik untuk melaksanakan otonomi daerah yang memberikan hak kepala daerah untuk menetapkan peraturan daerah (Perda) sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Sebab dalam perda dipastikan menampung kekhususan kekhasan suatu daerah serta menjabarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Dalam ketentuan Undang-Undang (UU) 12/2011 tentang pembentukan peraturan daerah dan permendagri Nomor 53/2011 tentang pembentukan produk hukum daerah mempertegas, jika pemerintah daerah (pemda) tingkat II dalam pembentukan daerah diharuskan melakukan rujukan pada ketentuan perda tingkat I Provinsi.

Upaya ini, dilakukan agar produk perda yang di gagas pemkab dan pemkot tidak bertentangan dengan perda diatasnya. “ini menyebutkan bahwa keberadaan UU berlaku hirakis dan ada ketentuan pembuatan perda di kab/kota harus mengikuti ketentuan UU atau peraturan diatasnya. “terang Zainal Arifin.

Pada kesempatan terpisah, anggota banleg DPRD Jatim Freddy Poernomo menegaskan dengan ketentuan UU 12/2011 yang berbeda dengan UU 10/2014 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah propinsi untuk lebih berani melakukan koordinasi dengan pemerintah tingkat II. dengan begitu, tidak ada produk hukum yang dibuat DPRD maupun produk hukum yang dibuat Pemprov Jatim tidak ditaati di tingkat kabupaten/kota.

Namun begitu, politisi asal Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jatim ini mengkritis dengan ketentuan UU 12/2011 masih banyak kelemahan. karena selama ini, ketentuan undang-undang dibuat DPR RI, namun kenyataannya landasan pelaksanaan pemerintah otonomi daerah berdasarkan UU 32/2004 ternyata belum dilakukan revisi. “selama ini, UU Otoda membuat pemerintah tingkat II mempunyai anti bodi dalam menjalankan tugas pemerintahan. bahkan, dengan ketentuan UU Otoda tersebut terkesan selama ini, ada pembangkangan pemerintah tingkat II terhadap pemerintah propinsi, “tegas Freddy.

Untuk itu, dalam pembahasan pembentukan peraturan daerah menjadi kewenangan gubernur diperluas sebagai kaki tangan pemerintah pusat. “dalam pembentukan perda mengenai perda tersebut, memperjelas kewenangan gubernur bisa lebih luas. sebab selama ini peran gunernur hanya menjadi kaki tangan pemerintah pusat. “tandas dia.

Sementara, M Rasyad Manaf anggota Banleg dari Fraksi PKNU menyampaikan selama ini Banleg bersama Pemprop sudah banyak menyelesaikan pembahasan raperda menjadi perda. adapun pembahasan raperda tentang pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam rapat, kegiatan konsultasi dan kunjungan serta perbaikan dalam penyusunan draf raperda.

Bahwa dalam UU 12/2012 mengamanatkan kepada DPRD Propinsi untuk mengatur lebih lanjut beberapa ketentuan mengenai proses pembentukan perda dalam peraturan DPRD sebagai aturan pedoman internal bagi DPRD dalam penyusunan perda.” kami juga menyampaikan pada kementrian dalam negri (Kemendagri) bahwa DPRD Jatim terdapat aturan internal (tata tertib DPRD Jatim) yang membahas tentang pembentukan perda. namun dalam kesempatan itu, Kemendagri menegaskan bahwa tata tertib DPRD dibentuk sebelum ditetapkan UU 12/2001, sudah dipastikan proses pembentukan perda dalam tata tertib dipastikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sehingga diperlukan ketetapan persatuan DPRD baru sebagai lex specialis dari tata tertib dalam proses pembentukan perda atau dengan cara mengubah tata tertib itu sendiri. draf raperda ini, telah mengamanatkan agar DPRD propinsi membentuk peraturan DPRD yang khusus memgatur tentang pembentukan perda dalam internal DPRD tandas Rasyad Manaf.

Pada kesempatan yang sama, Irwan Setiawan anggota Fraksi PKS DPRD Jatim menegaskan public hearing tentang pembentukan perda dengan mengundang Kabupaten/Kota. oleh karenannya, dia tidak berharap perda Jatim tidak hanya menjadi macan kertas dalam menentukan regulasi dan kebijakan di masyarakat. untuk itu, diperlukan harmonisasi perda propinsi dengan perda di tingkat Kab/Kota.

Irwan mengakui jika selama ini, produk hukum di tingkat propinsi yang tidak diaplikasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. karena pemerintah tingkat II beranggapan mereka mempunyai kekuasaan wilayah tersendiri, sehingga ada kesan egosentri terkait pelaksanaan dan pembuatan raperda. “untuk itu, proses pembuatan raperda tentang perda ini, akan melalu tahapan yang cukup ketat. sehingga harmonisasi bisa berjalan sesuai harapan,”tandas Irwan.

Proses tahapan raperda menjadi perda harus melalui, perencanaan, pembahasan dan sosialiasasi. oleh karenannya, pembahasan suatu Raperda dilingkungan DPRD dapat dilakukan oleh Komisi, gabungan fraksi,Banleg atau panitia khusus (Pansus) dengan memperhatikan Substansi atau materi muatan dari suatu rancangan perda yang ada diatasnya.(Noni)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved