Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Kawal Empat Raperda, Banleg Rapatkan Barisan

 
23 April 2013

Suara Indrapura : Ketatnya agenda DPRD Jatim terkait pembuatan Peraturan Daerah (Perda) membuat 10 fraksi di dewan Jatim terus merapatkan barisan. Terget menyelesaikan sejumlah perundang-undangan untuk wilayah propinsi tersebut, partai politik yang mempunyai perwakilan fraksi di DPRD Jatim mematangkan pandangan empat (4) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Keempat Raperda tersebut adalah, Raperda tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, Raperda tentang Penyerahan Sebagaian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa, Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov. Jatim, dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerag Provinsi Jatim No 1/2012 tentang Retribusi Daerah.

Ketua Banleg (Badan Legislasi) DPRD Jatim RB Zainal Arifin mengatakan terget menyelesaikan empat raperda menjadi perda merupakan kebutuhan mutlak yang harus diselesaikan sebagai lembaga legislatif. Untuk itu, dirinya terus mendorong lima komisi di DPRD Jatim untuk terus mematangkan raperda sehingga menjadi peraturand aerah dan siap sebagai landasan hukum kebijakan pemerintah provinsi. “Kita memahami, keempat raperda ini merupakan prioritas sesuai kebutuhan daerah, karenannya sudah diakomodasi dalam Prolegda tahun 2013,” terang Zainal Arifin.

Terkait Raperda Penyelenggaraan Transmigrasi, Zainal Arifin yang juga anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jatim ini, menyampaikan jika pemikiran dasar program tarnsmigrasi adalah ditujukan sebagai koreksi atas ketimpangan jumlah penduduk yang terjadi di luar pulau Jawa dengan penduduk di Jawa, sekaligus transmisgrasi bisa menjadi solusi terhadp upaya meningkatkan taraf hidup para transmigran.

“Pada saat ini, program transmigrasi sudah mengunakan para dikma baru, dimana pemerintah pusat berfungsi sebagai steering dan pemerintah daerah mempunyai fungsi operasional atau rowing. Ini berarti pembangunan transmigrasi diposisikan sebagai bagian dari pembangunan daerah dengan senantiasa mengakomodir spesifikasi lokal dan muncul semangat dari masyarakat sendiri,” terang Zainal.

Namun pada tahun 2012 ini, Zainal menilai terjadi penurunan angka transmigrasi. Turunnya angka transmigrasi inii, dikarenakan ketidaksiapan daerah penempatan. “Padahal minat masyarakat Jatim untuk memeprbaiki nasib dengan menjadi transmigran cukup tinggi,” terang dia.

Terkait Raperda tentang Penyerahan Sebagaian pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa, Zainal Arifin menyampaikan keberadaab perusahaan penyediaan jasa pekerjaan (PPJP) berpedoman pada UU 13/2003 tentang Ketenaga Kerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 19/2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagai pelaksana pekerjaan kepada pihak lain serta keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Dengan raperda tersebut, dirinya berharap bisa meminimalisir penyimpangan praktek alih daya (outshorcing), baik perusahaan pemberi pekerjaan maupun perusahaan penerima pemborongan pekerjaan. “Apalagi saat ini, di Jatim sudah terdapat ratusan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Dan ini, menjadi isu krusial, karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” tandas Zainal.

Lanjut Zainal selama ini, buruh atau pekerja selalu berjuang sendiri, baik menghadapi nasib mereka dengan rpusahaan maupun menghadapi kebijakan pemerintah. “Oleh karena itu, harus ada kejelasan, kepastian dan pemahaman dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja,” tegas dia.

Sementara itu, mengenai Raperda tentang Penyidik PNS dilingkungan Pemprop Jatim, anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) Feriyal Naftalin menegaskan arah kebijakan perilaku publik harus mendapat pengawalan ketat. Oleh karenanya FPD selalu memebrikan dukungan segala upaya bagi kepentingan rakyat, termasuk dalam kerangka upaya pengaturan menegnai PPNS. “sebab subtansi dalam Raperda ini, secara yuridis asal yang ditampung oleh ketentuan hukum nasional,” terang politisi perempuan DPRD Jatim ini serius.(fajar)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved