Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Eksekutif Tak Selalu Berpihak Meski Raperda Tak Pernah Ditolak Mendagri

 
29 April 2013

DPRD Jatim Online (Kamis; 29/04)
Suara Indrapura :
Keberhasilan kinerja Badan Legislatif (Banleg) DPRD Jatim dalam menyusun Raperda ternyata menjadi inspirasi tersendiri bagi institusi lain untuk menimba ilmu di DPRD Jatim. Ini dibuktikan dengan adanya sejumlah kunjungan yang dilakukan oleh Suspim Mabes Polri, Diklatpim Jatim dan kini giliran 200 mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Malang.


Besarnya keberpihakan DPRD Jatim terhadap kepentingan masyarakat khususnya kelas bawah melalui pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) membuat semua pihak angkat jempol. Ditambah lagi dengan keputusan Medagri yang tidak pernah menganulir seluruh produk Raperda DPRD Jatim semakin menambah keyakinan jika produk hukum yang dibuat selama ini sudah melalui mekanisme yang benar dan sesuai dengan aturan.
“Kami disini sangat bersyukur, hampir seluruh produk hukum yaitu Raperda yang kita buat setelah diserahkan ke Mendagri untuk di evaluasi ternyata seluruhnya diterima. Itu artinya apa yang kita lakukan selama ini sudah sesuai mekanisme aturan. Dan yang tak kalah pentingnya hampir seluruh Raperda yang digagas oleh DPRD Jatim selalu berpihak pada kepentingan masyarakat Jatim,”tegas Ketua Banleg DPRD Jatim, Zainal Arifin.
Seraya dicontohkan Raperda tentang Peningkatan Rendemen dan Habrur tanaman tebu, Raperda tentang Larangan Pemotongan Sapi dan Kerbau Betina hingga Raperda tentang Disabilitas seluruhnya bermuara pada kepentingan masyarakat. Untuk rendemen tebu, disini dewan berkeinginan meningkatkan pendapatan kepada petani tebu. Sementara untuk larangan pemotongan sapi dan kerbau betina, dengan harapan jangan sampai jatim kehabisan stok sapi, karena sapi betina yang diharapkan dapat beranak ternyata habis disembelih. Sedang untuk disabilitas semata-mata untuk membantu penderita cacat untuk mendapatkan kesamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sah.
Sementara itu, Anggota Banleg lainnya dari Fraksi Partai Golkar Jatim, M Mochtar mengaku selain membuat Raperda, dewan memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan anggaran. Itu artinya eksekutif (Pemprov Jatim) tidak dapat berbuat seenaknya dalam mengolah anggaran tanpa sepengetahuan dari dewan. “dengan begitu tak ada satu senpun uang yang dikeluarkan tanpa pertanggungjawaban,”tegas Mochtar. Ditambahkannya, jika total APBD Jatim pada 2013 mencapai Rp 14,9 triliun yang berasal dari PAD Rp 9,5 triliun, dana perimbangan dari pusat sebesar Rp 2,6 triliun dan sisanya dari pendapatan lain-lain sebesar Rp 2,8 triliun. Dimana dana sebesar itu tidak hanya digunakan untuk Pemprov Jatim, tapi sebagian diberikan kepada kabupaten/kota lewat dana bagi hasil atau bantuan pembangunan infrastuktur yang setiap kabupaten/kota di Jatim mendapatkan jatah sebesar Rp 5 miliar.
Berbeda dengan Jakarta yang memiliki kekuatan APBD sebesar Rp 49 triliun dengan hanya memiliki empat kota, tentunya dengan hanya memiliki empat kota, tentunya Gubernur Jakarta, Jokowi mudah berkreasi tanpa membebani wilayah yang banyak seperti Jatim yang memiliki 38 kabupaten/kota. “jadi apa yang dilakukan Gubernur jatim bersama-sama dengan DPRD Jatim demi kebaikan masyarakat Jatim. Terutama mereka yang tidak mampu dan petani selalu menjadi perhatian dalam meningkatkan kehidupan mereka,”lanjut Mochtar menjawab pertanyaan dari salah satu mahasiswa Unmuh Malang, Arafad Kurniawan terjadinya fungsi kedewanan.
Sedang terkait kekhawatiran terjadinya tumpang tindih terhadap peraturan hukum yang digagas oleh Kabupaten/Kota dengan Provinsi diungkapkan Anselmus Ragamilo, Anggota Banleg Jatim asal Gerindra ini hal itu tidak akan terjadi seiring munculnya UU nomor 12/2011 dimana kedudukan provinsi lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota. Itu sama artinya setiap raperda yang sama. Salah satu contohnya raperda tentang Rendemen dan Hablur tanaman tebu, kini Komisi A yang menggagas raperda tersebut terus melakukan sosialisasi ke Pemkab/Pemkot se-Jatim dan masyarakat khusunya para petani tebu dan PTPN X. Hal ini sebagai antisipasi jangan sampai kabupaten/kota berjalan sendiri-sendiri dalam meningkatkan penadapatan para petani tebu.
“Yang pasti apa yang kita lakukan selama ini dengan bersafari  dari satu kota ke kota lain hanyalah ingin bersosialisasi. Artinya kedepan Pemkab maupun Pemkot harus ikut mendorong pelaksanaan raperda tersebut. Dengan meningkatnya pendapatan para petani maka otomatis PAD daerah tersebut ikut terdongkrak naik,”tambahnya setelah mendapat protes dari salah satu mahasiswa yang menyatakan di Kota malang saat ini adalah Perda tentang pembatasan pendirian pasar modern yang kini keberadaannya semakin tak terkendali, namun mengapa di Jatim tidak ada Perda yang melindungi pasar tradisional dari serangan pasar modern.
Menurut, pria yang juga duduk sebagai Anggota Komisi A DPRD Jatim ini mengaku dengan keluarnya UU nomor 10/2004 tentang kedudukan kabupaten/kota sama dengan provinsi, maka dalam pembuatan raperda, kabupaten/kota tak lagi mengacu pada provinsi. Apalagi saat itu dilaksanakan otonomi daerah dimana setiap wilayah dibebaskan untuk mengatur wilayahnya masing-masing. “Hal-hal inilah yang kemudian mendorong kabupaten/kota beramai-ramai membuat Raperda yang sebenarnya untuk pembatasan tentang keberadaan pasae modern, provinsi lebih dahulu menggagasnya kemudian disahkan menjadi Perda namun tak digubris kabupaten/kota,”tegasnya dengan nada berapi-api.
Terpisah, Nugroho  mempertanyakan tentang beberapa perda yang dibuar oleh beberapa wilayah ternyata mendapat kritikan pedas karena dianggap melanggar hak Asasi Manusia (HAM), namun oleh dewan hal itu justru diloloskan. Mendapat ‘serangan’ tersebut, Anggota Banleg Jatim dari FPAN, Malik Effendi mengatakan tidak benar jika ada Perda yang lolos di masyarakat melanggar HAM. Sesuai mekanisme aturan sebelum Perda itu diloloskan untuk menjadi produk hukum harus melalui evaluasi dari gubernur jika tingkat kabupaten/kota dan Mendagri jika tingkatannya provinsi. Kalaupun ada lembaga menyatakan HAM, perlu dilihat Perda tersebut dipandang dalam perspektif apa. Mengingat di Aceh misalnya disana ada Perda yang melarang perempuan keluar di malam hari.
Termasuk hari Raya Nyepi di Bali, seluruh umat disana apapun agamanya untuk berdiam di rumah, puasa dan tidak menyalakan lampu. “Kalau ini dilihat dari sudut pandang HAM itu memang melanggar. Tapi disini kita harus melihat kondisi masyarakat disana. Karena itu tidak benar kalau pemerintah meloloskan Perda yang justru disitu melanggar HAM,”tambah politisi asal PAN ini. Termasuk soal Perda tentang eksplorasi minyak yang waktu itu digagasnya saat duduk di DPRD Sampang. Bersama Pemkab, dirinya menggagas tentang Perda tersebut yang kemudian mendapat tantangan dari pemerintah pusat. Dimana diam-diam Mendagri mengeluarkan Keputusannya jika Perda tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan beberapa macam alasan. “Karena Kepmendagri tersebut sangat merugikan rakyat Madura, kami pun semangat mengajukan juditial review terhadap keputusan tersebut ke MA. Dan Al-hamdulillah ternyata MA (Mahkamah Agung) mengabulkan keinginan kami sekaligus rakyat Madura,”ungkap pria asal Madura ini yang langsung mendapat aplaus dari para Mahasiswa Unmuh.
Menurut, Malik yang juga Anggota Komisi D DPRD Jatim ini mengaku, tidak seharusnya pusat melarang kabupaten/kota untuk mencari anggaran lewat potensi yang dimiliki demi meningkatkan PAD. untuk itu, sah-sah saja masyarakat yang merasa khawatir dengan munculnya kebijakan pemerintah bisa itu berupa Perda yang dianggapa memasung hak rakyat dengan cara mengajukan juditial review kepasa MA. Mengingat yang bisa membatalkan produk hukum adalah MA. Terkait soal Raperda tentang Pengguna lalu lintas jalan yang digagas oleh Komisi D DPRD Jatim ternyata oleh Gubernur dipending lebih dahulu, menurut Khoirun Nisa, salah satu mahasiswa Unmuh malang ini berarti tidak adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislative menurut malik hal itu bisa saja terjadi dalam melaksanakan sebuah pemerintahan. Namun saat ini Gubernur Soekarwo telah memahami maksud dibahas raperda tersebut. Ini karena Komisi D terdorong dengan banyaknya pengguna jalan yang mati sia-sia, dimana sesuai data yang ada tak kurang dari 5.200 orang yang mati karena kecelakaan.
Tingginya angka kecelakaan, ditegaskan pria asli Madura ini dapat dikondisi infrastruktur yang ada. Dengan raperda ini diharapkan pemerintah juga memiliki kewajiban unutk melindungi rakyatnya. “Lihat kalau ada berita bencana alam ada warga yang meninggal satu ekspos media besar-besaran. Sementara ini ada angka 5.200 warga meninggal sia-sia akibat kecelakaan ternyata jarang di ekspos. Dan ini menjadi PR bagi kita mendorong eksekutif dalam hal ini Gubernur untuk memperbaiki infrastruktur ternyata banyak imbas yang dapat dicapai. Diantaranya menekan angka disparitas wilayah sekaligus meningkatkan perekonomian rakyat jatim khususnya yang hidup di pedesaan,”tambahnya.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved