Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Banleg : Usulkan Raperda Terkait Pembetukan Perda

 
19 Februari 2013

Suara Indrapura : Perubahan undang-undang nomor 10/2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendesak Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Jatim merubah pembentukan peraturan daerah (perda). Diantaranya dengan pembentukan Perda No 2/2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jatim.

“Perda ini dijadikan pedoman prosedur pembentukan perda di Provinsi Jatim,” terang Erwin Budiyoto saat membacakan nota penjelasan Badan Legislasi Daerah DPRD Jatim atas usulan Raperda tentang pembentukan Perda, senin (12/02).

Dalam kesempatan itu, Erwin mengatakan bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan makna dari adanya otonomi daerah. Daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mempunyai wewenang dalam membuat norma hukum yang berlaku secara umum.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah, sebagaimana yang tertera dalam pasal 18 ayat (6) UUD 1945, maka daerah diberikan kewenangan untuk membentuk perda. “Sebab pembentukan perda merupakan instrumen untuk melaksanakan otoda, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan,” ungkap Erwin. Selain itu, perda juga merupakan produk hukum di daerah yang menampung kekhususan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Politisi  asal Fraksi Gerindra DPRD Jatim ini menilai ada desakan penting yang mengharuskan DPRD Jatim untuk mengusulkan pembentukan raperda baru sebagai pengganti perda nomor 2/2011 yang menyangkut mengenai tahapan pembentukan perda Provinsi Jatim. Pemprov Jatim, khusunya DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Jatim, harusnya memberi perhatian lebih pada desakan usulan raperda tentang perubahan perda. “Sebagai salah satu penyelenggara pemerintah di Jatim, DPRD harus mengambil langkah-langkah mengatasi masalah tersebut. Diantaranya menetapkan sebuah Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam pembentukan Perda di Provinsi Jatim,” ungkap Erwin. (Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved