Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota Butuh Penyelarasan

 
28 Februari 2013

Suara Indrapura : Dalam rangka mengoptimalkan fungsi legislasi, anggota Dewan Provinsi Jawa Timur yang tergabung dalam Badan Legislasi rutin mengadakan kunjungan kerja ke beberapa Kabupaten/Kota guna menyelaraskan dan menciptakan suatu kesinambungan antara Perda Kabupaten/Kota dengan Perda Provinsi. Berdasarkan mekanisme UU No 12 tahun 2011, dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa secara hirarki Peraturan Daerah Provinsi memiliki derajat yang lebih tinggi daripada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini menjadikan Perda Kabupaten/Kota dalam proses pembuatannya harus mengacu pada Perda provinsi agar terjadi sinergisitas. Bahkan kini terdapat semacam keharusan terkait keselarasan prolegda Kabupaten/Kota dengan prolegda tingkat Provinsi. “Oleh karena itu perlu diselaraskan program legislagi daerah yang dimiliki oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga dapat dituangkan pada aturan yang harmonis,” ujar Zainal Arifin selaku Ketua Banleg DPRD Jatim, kemarin (26/2).

Zainal juga menambahkan bahwa Perda Kabupatne/Kota yang dibuat harus didasarkan pada kualitas, bukan kuantitas. Sehingga dalam proses pembuatan Perda harus didasarkan pada kebutuhan. “Ini bertujuan agar Perda tersebut dapat menjadi Perda yang bermanfaat dan bisa diimplementasikan,” imbuh politisi Fraksi Golkar tersebut.

Selain itu Zainal juga sepakat perlu adanya semacam fungsi pengawasan guna memantau Perda yang sudah dilaksanakan dan yang belum. “Melalui hal ini kita jadi tahu Perda mana yang sudah jalan dan Perda mana yang belum. Sehingga nanti ada evaluasinya,” katanya.

Politisi Fraksi Golkar itu juga mengingatkan bahwa beberapa bulan kedepan, beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur akan menghadapi pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, visi misi yang diusung walikota atau bupati yang nantinya terpilih, dapat dijadikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). “Jadi, setelah mempunyai kepala daerah terpilih, Banleg harus segera menyusun visi misi yang diusung,” ujarnya. (Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved