Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Banleg : Permendagri No 53/2011 Amanatkan Perubahan Tatib DPRD Jatim

 
09 April 2013

Suara Indrapura : DPRD Jatim telah menetapkan Balegda selaku pembahas Raperda pada sidang paripurna 28 Februari 2013 untuk melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Pada 4 Maret 2013, disampaikan nota penjelasan oleh Pimpinan Balegda atas Raperda inisiatif DPRD Jatim, dan gubernur kemudian menyampaikan pendapatnya atas Raperda tersebut pada 11 Maret 2013, yang intinya sangat mengapresiasi atas Raperda tersebut.

“Yang pasti dengan semangat kebersamaan, kami bersama Pemprov Jatim telah menyelesaikan pembahasan Raperda dalam waktu yang relatif singkat. Ini karena naskah akademik dan draft Raperda yang disiapkan oleh Balegda cukup komprehensif sehingga proses pembahasan hampir tidak ada perubahan. Inilah yang menyebabkan proses pembahasan Raperda sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” tegas juru bicara Badan Legislasi DPRD Jatim, M Rasyad Manaf.

Dari hasil tersebut, politisi asal PKNU Jatim ini menegaskan Balegda dan Pemprov Jatim melakukan konsultasi dan kunjungan kerja Biro Hukum Kemendagri dan BPHN Kementrian Hukum dan HAM RI di Jakarta. Dengan memperhatikan substansi atau materi muatan dari suatu Raperda yang akan dibahas, didapatkan hasil pembahasan suatu Raperda dilingkup DPRD dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Balegda atau Panitia Khusus.

Di sisi lain, pihaknya juga menyampaikan pada Kemendagri bahwa di DPRD Jatim terdapat aturan internal DPRD yang mengatur mengenai proses pembentukan Perda yang kemudian dituangkan dalam Tatib DPRD Jatim No 1 Tahun 2010. “Akan tetapi Kemendagri menegaskan jika Tatib DPRD Jatim tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini karena telah muncul UU No 12 Tahun 2011 dan Permendagri No 53 Tahun 2011, sehingga perlu ditetapkan peraturan DPRD baru sebagai lex specialis dari Tatib sehingga perlu mengubah lebih dahulu tatib yang ada,” lanjutnya.

Pria yang juga anggota Komisi A DPRD Jatim ini menyampaikan, dalam draft Raperda telah diamanatkan agar DPRD membentuk Peraturan DPRD yang khusus mengatur tentang proses pembentukan Perda dalam internal DPRD. Selain itu juga, Gubernur diamanatkan untuk membentuk Peraturan Gubernur yang khusus mengatur mengenai proses pembentukan Perda di Internal Pemprov Jatim.

Sesuai Permendagri No 53 Tahun 2011, pasal 36 huruf a tidak dikenakan adanya PA Fraksi. Pendapat fraksi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan komisi/gabungan komisi/panitia khusus atau Balegda sebagai pembahas suatu Raperda disamping laporan mengenai hasil pembahasan.

“Peniadaan PA Fraksi dalam pembicaraan tingkat II bukan berarti akan menghilangkan peran dan kewenangan fraksi dalam mengkritisi atau memberikan masukan bagi suatu Rancangan Perda. Sebaliknya, peran fraksi akan dikuatkan melalui mekanisme koordinasi antara komisi pembahas dan anggota komisi pembahas selaku wakil fraksi dalam mewarnai materi muatan suatu rancangan Perda,” paparnya.
Tepatnya pada 1 April, Balegda akan melaksanakan kegiatan public hearing untuk meminta masukan dari Balegda kabupaten/kota dan bagian Hukum Pemkab/Pemkot. Pertemuan tersebut menginformasikan bahwa DPRD Jatim dan Pemprov Jatim telah berhasil menyusun Raperda tentang Pembentukan Perda yang sangat operasional dan rigid.(Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved