Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Banleg Usulkan Raperda Tentang Pembetukan Perda

 
13 Februari 2013

Suara Indrapura : Perubahan undang-undang nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan medesak Badan Legislasi Daera (Balegda) DPRD Jatim merubah pembentukan peraturan daerah (perda). Diantaranya dengan pembentukan Perda No 2/2011 tentang Pembentukan Peraturan daerah Propinsi Jatim.

“Perda ini, dijadikan pedoman prosedur pembentukan perda di Propinsi Jatim,” terang Erwin Budiyoto saat membacakan nota penjelasan Badan Legislatif Daerah DPRD Jatim atas usulan atau prakarsa Raperda tentang pembentukan Perda, Senin (11/2).

Disampaikan Erwin, pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu makna dari adanya otonomi daerah. Dimana daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mempunyai wewenang (fungsi) membuat atau menciptakan norma hukum yang berlaku secara umum.

Sebagimana ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 , menyebutkan bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah , maka daerah diberikan kewenangan untuk membentuk perda.

“Sebab pembentukan perda merupakan instrumen untuk melaksanakan otoda. Dimana untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembentukan. Selain itu, perda merupakan  produk hukum di daerah yang menampung kekhususan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” urai Erwin. Politisi asal Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim ini, menilai ada desakan penting yang mengharuskan  DPRD Jatim untuk mengusulkan pembentukan raperda baru sebagai pengganti perda 2/2011 yang menyangkut  mengenai tahapan  pembentukan perda Propinsi Jatim.

Desakan usulan raperda tentang perubahan perda, harusnya menjadi perhatian serius dari pemprov Jatim, khususnya DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Jatim. “Sebagai salah satu penyelenggara pemerintah di Jatim, DPRD harus mengambil langkah-langkah mengatasi masalah tersebut. Diantaranya menetapkan sebuah Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam pembentukan Perda di Propinsi Jatim,” tandas Erwin.(Fajar)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved