Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Banleg Undang Pemprov Terkait Perda Tanpa Pergub

 
23 Januari 2013

Suara Indrapura : Tidak ingin tertinggal, Badan Legislatif (Banleg) DPRD Jatim melakukan langkah cepat menyelesaikan masalah legislasi terkait banyaknya Perda yang belum mempunyai Peraturan Gubernur (Pergub). Untuk itu, Banleg berencana mengundang Pemprov Jatim untuk melakukan koordinasi mengenai masalah tersebut.

Ketua Banleg DPRD Jatim Zainal Arifin, mengatakan mengambil langkah menghadirkan Pemprov Jatim sebenarnya sudah pernah beberapa kali dilakukan. Namun upaya tersebut terus dilakukan, untuk menyelesaikan Peraturan Daerah yang belum dilengkapi dengan Peraturan Gubernur. “Kami sering kali melakukan, tapi selalu mentok,” katanya, beralasan.
Menurut politisi asal Partai Golkar ini, pihaknya sudah beberapa kali pihaknya menanyakan ke Biro Hukum Setda Prov Jatim. Namun, jawabannya selalu sama, yakni menunggu SKPD-SKPD. Karena memang, SKPD lah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Perda.
Disampaikan Zainal Arifin belum lengkapnya kebutuhan sarana peraturan daerah, karena Baleg dibatasi kewenangan. “Kami tak punya kewenangan untuk memanggil SKPD-SKPD. Paling banter, kami hanya bisa menanyakan ke Biro Hukum saja,” paparnya.
Zainal beralasan bahwa kewenangan Banleg sebenarnya adalah sampai Raperda digedok menjadi Perda.
Tapi, Zainal mengatakan dalam rapat Banleg terakhir, ada sejumlah inovasi untuk menghindari aturan yang mangkrak karena tak ada pergubnya. Yang pertama, adalah meminta Komisi-Komisi yang menjadi mitra SKPD yang bersangkutan untuk mengingatkan dan menanyakan.
Sedangkan yang kedua adalah menjadikan ayat-ayat dalam perda yang dibahas menjadi lebih operasional. Artinya, meminimalisir atau bahkan meniadakan aturan yang menuntut adanya Pergub.
“Jadi, begitu disahkan, Perda tersebut langsung disosialisasikan dan pada waktunya langsung menjadi operasional,” paparnya.
Di bagian lain, Gubernur Jatim Soekarwo membenarkan memang ada keterlambatan soal menerbitkan Pergub-Pergub tersebut.
“Tapi, setelah kami inventarisir, ternyata hanya ada empat perda saja yang memang mendesak harus diterbitkan pergub,” kata orang nomor satu di jajaran pemerintahan Jawa Timur tersebut.
Dari belasan perda yang mangkrak, Soekarwo mengatakan bahwa tak semuanya mendesak diterbitkan Pergub. “Misalnya soal perda tentang pengelolaan panas bumi. Itu UU-nya saja masih belum ada. Jadi, belum ada payung hukumnya. Nanti malah salah kalau diterbitkan Pergub,” tuturnya.
Kemudian perda tentang penataan pasar tradisional. Menurut mantan Kadispenda dan Sekdaprov Jatim tersebut, aturan soal pasar tradisional tersebut lebih cocok diterapkan oleh Pemkab atau Pemkot. “Karena mereka yang lebih mengetahui daerahnya. Jadi, kalau kami mengatur, nanti malah bertabrakan dengan rencana penataan mereka,” tandasnya.
Hanya, Soekarwo mengatakan bahwa pihaknya mengucapkan terima kasih karena dewan telah mengingatkan soal perda-perda mangkrak tersebut. “Ini bisa menjadi presenden yang baik. Yang jelas, empat perda yang memang harus segera diterbitkan pergubnya, akan kami terbitkan secepatnya. Saat ini sedang proses,” tuturnya.
Seperti diberitakan, kalangan dewan mengungkapkan ada banyak perda mangkrak karena tidak ada pergubnya. Sejak 2011, dari sekitar 17 perda “non-reguler” (maksudnya perda reguler itu seperti perda APBD, PAPBD, LKPJ), hanya ada dua perda saja yang diterbitkan pergubnya. Bahkan, ada juga perda yang digedok pada 2008 hingga kini belum ada perdanya.
Dengan mangkraknya perda-perda tersebut, tentu saja yang dirugikan adalah rakyat. Karena perda tersebut dibuat dengan biaya yang tak rendah, dan dalam pembahasan waktu yang juga tak singkat.(bintang)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved