Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Baleg Jatim Sinergikan Prolegda 2013 dengan Baleg Kab/Kota Jatim

 
12 November 2012

Suara Indrapura : DPRD Jawa Timur kembali menunjukkan upaya serius dalam rangka singkronisasi perundang-undangan di provinsi Jawa Timur. Terutama Peraturan Daerah yang selama ini dibentuk oleh DPRD Jatim maupun 38 DPRD Kabupaten/kota seluruh Jawa Timur. Hal tersebut digodok bareng melalui Forum Komunikasi badan legislasi DPRD seluruh Jawa Timur.

Untuk penyelarasan agar Perda-perda tersebut bisa terlaksana dan efektif, DPRD Jawa Timur menggelar pertemuan forum komunikasi badan legislasi (Baleg) di Sun City Hotel Sidoarjo 10-11 November. Melalui pertemuan dengan mengangkat tema “Konsistensi Program Legislasi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 2012 dalam menunjang RPJMD Jawa Timur”.

Sekretaris DPRD Jawa Timur selau penghelat acara tersebut menjelaskan, melalui forum yang satu-satunya di Indonesia ini, diharapkan penyusunan prolegda di Jatim bisa diprogramkan dengan baik. Agar perangkat hukum pemerintahan bisa melaksanakan dengan sistemastis dan terencana. Tentunya tetap dengan parameter secara integral dan hierarki yang akurat dilengkapi kajian akademis dan legal drafting. "Tak hanya itu, pembuatan aturan perundang-undangan. Sehingga perumusan pembahasan, penyelarasan dan perlu adanya penyebarluasan bisa berjalan," jelas Sukardo, dalam sambutannya di depan para peserta di Hotel Sun City kemarin. Dalam kesempatan tersebut, tercatat dihadiri seluruh anggota badan legislatif DPRD Jatim. 25 Ketua badan legislatif DPRD kab/kota. Ke-pala Biro Hukum Setdaprov Jatim, 28 Kepala bagian Hukum kabupaten/kota. Dari pusat hadir juga Kepala Bagian Pengkajian dan evaluasi produk hukum Kemendagri Ir Gani Muhammad dan wakil Ketua Banleg DPR RI Guntur Suseno.

Ditambahkan Sukardo, dasar penyelenggaran forum balegda ini adalah Keputusan Gubernur Jatim tanggal 20 September 2011. "Tujuan rapat ini bersama DPRD seluruh kab/kota di Jatim adalah membuat rancangan program legilasi daerah dan mencari solusi dari kendala-kendala yang dialami dalam penyusunan prolegda 2013." paparnya.
Unluk itu, dari forum ini perlu melakukan inventarisasi Perda-perda yang tidak relevan agar dilakukan evaluasi kembali. Kemudian mensinergikan program legislasi provinsi Jatim dengan perda 38 kabupaten/kota agar sesuai dengan aspirasi rakyat Jatim. "Agar kedepan pembahasan Raperda ini berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan bermanfaat buat masyarakat Jawa Timur," jelasnya.

Sukardo juga menjelaskan, hasil yang diharapkan dalam forum legislasi ini pertama, agar penyusunan legislasi provinsi, kabupaten dan kota dapat dilaksanakan sesuai alat kelengkapan dewan. Kedua, konsistensi prolegda sesuai ketetapan pimpinan DPRD dapat dilakukan sesuai indikator DPRD yang diharapkan. Ketiga, meningkatkan peran apartur sekretariat DPRD dalam mendukung proses legislasi daerah. Jelasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Jawa Timur HRB.Zainal Arifin,SH menegaskan fungsi DPRD salah satunya adalah legislasi yang diwujudkan dengan pembentukan perda. "Forum ini akan mengupas pentingnya prolegda sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim," jelas Zainal.

Sebenarnya, kata Zainal, melalui forum inilah yang bisa menghimpun seluruh peraturan daerah untuk diketahui oleh baleg DPRD kabupaten/ kota agar hasilnya sama, tidak tumpang tindih. Termasuk dalam hal implementasi serta pengawasan di masyarakat. Agar ke depan balegda Jatim akan memperbanyak evaluasi dan sosialisasi ke bawah. "Kita jangan hanya pandai dan pinter untuk memproduksi suatu Perda. Tapi bagaimana memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa kita sudah mengatur dalam bentuk perda," jelasnya.

Sebagai contoh, tentang perda pupuk organik, yang kemudian ditindak-lanjuti dengan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk teknisnya. Nah, misalnya pergubnya tidak ada bagaimana mungkin bisa diimplementasikan, bagaimana mungkin petani mendapatkan bantuan incenerator sebagai alat pembuatan pupuk organic?. "Nah hal-hal semacam ini dibutuhkan kerjasama yang kongkrit antara legislatife dengan eksekutif agar perda-perda ini bisa tersebarluaskan." pungkasnya (tik)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved