Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Siapkan Raperda, Lindungi Petani Tebu

 
27 September 2012

Suara Indrapura : Kepedulian Pemprov Jatim terhadap masyarakat petani, nampaknya tak perlu diragukan. Bahkan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Jatim terus mematangkan Rapreda rendemen tebu dan habrur dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani tebu di Jatim. Untuk mematangkan raperda inisiatif legislatif itu, DPRD Jatim terus menggalang komunikasi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) Kota Kediri, dan sentra petani tebu di Jatim, seperti Kota Malang, Mojokerto dan lainnya.
Zainal Arifin, Ketua Balegda DPRD Jatim menyampaikan adanya penurunan rendemen tebu menjadi kekhawatiran terhadap kebutuhan pemasokan gula secara nasional. Sehingga ke depan dengan adanya perda rendemen tebu ini, diharapkan mampu mengawal kesejahteraan petani tebu di Jatim. “Dulu saat penjajahan Belanda, rendemen tebu bisa mencapai 15. Namun saat ini, tebu di Jatim rendemennya tidak lebih dari 7-8 saja, “ujar politisi asal FPG DPRD Jatim ini.
Ditegaskan Zaenal, dalam raperda ini, pihaknya berupaya semaksimal mungkin mencari winwin solution dan tidak berat sebelah. Karenanya raperda rendemen tebu nantinya akan menguntungkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, Pabrik Gula dan petani tebu sendiri.
“Raperda ini, untuk menyelamatkan semua pihak mulai petani, pabrik dan pemerintah. Sebab selama ini, masih saja terjadi perbedaan rendemen tebu antara pabrik gula satu dengan pabrik gula lainnya, “ungkapnya.
Anggota Balegda lainnya, Sumrambah menambahkan, untuk memacu produksi gula dengan meningkatkan kualitas rendemen tebu harus didukung banyak pihak. “Untuk itu, harus dilakukan kontrol dan peningkatan kualitas tebu. Caranya perlakukan khusus mulai dari pola tanam sampai proses giling di pabrik gula, “beber politisi asal PDIP.
Politisi yang bakal maju dalam Pilkada Jombang ini, berharap adanya keterlibatan semua stakeholder dalam rangka meningkatkan rendemen tebu, termasuk peranan petani tebu.
Selain Sumrambah, sejumlah anggota DPRD Jatim juga ikut mendorong agar raperda rendemen tebu harus dimatangkan. Sejumlah anggota dewan yang ikut hearing dengan Pemkot Kediri adalah Ibrahim Adib (Fraksi PPR), Erwin Budiyoto dan Anselmus Raga Milo (Fraksi Partai Gerindra), serta dewan pakar DPRD Jatim Prof Setiabudi.
Sementara dan Pemkot Kediri tampak hadir, antara lain, M Yasin asisten II Sekkota Kediri mewakili Walikota Kediri H Syamsul, serta Kadisbum Pemkot Kediri Sigit. Mereka juga sangat antusias dan menyambut baik rencana DPRD Jatim membuat Raperda rendemen tebu dan habrur. Bahkan mereka berharap DPRD kota Kediri nantinya juga membikin Perda yang sama. “Demi kesejahteraan masyarakat petani tebu, kami sangat mendukung Raperda ini,” jelas M Yasin.
Masih di tempat yang sama, Disbun Pemkot Kediri juga memberikan masukan akan komunikasi antara petani dengan Pabrik Gula dilakukan secara intensif, agar tidak ada perasaan saling curiga. “Di Kediri komunikasi antara petani dengan PG berjalan lancar. Komunikasi ini, diharapkan mampu mendorong hasil gula maksimal,” terang Sigit saat menerima kunjungan rombongan Balegda DPRD Jatim dalam rangka rapat dengar pendapat bersama APTR kota Kediri di ruang Joyoboyo, pemkot Kediri.
Di kota Kediri sendiri terdapat tiga pabrik gula seperti PG Merican, PG Gsdirejo, PG Pesantren Baru. Khususnya kebutuhan rendemen, lanjut Sigit, keberadaan raperda saat digodok menjadi peraturan daerah (perda) harus mampu menjaga dan bisa dirasakan manfaatnya,
“Baik oleh petani maupun pabrik gula. Sehingga masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan pertanian tebu, bisa menikmati hasilnya secara maksimal. Begitu juga dengan Pabrik Gula, semakin bisa meningkatkan produksi gula, karena rendemen tebunya meningkat,” tambah Sigit.
Pada kesempatan yang sama, Prayitno, petani APTR PG Pesantren Baru kota Kediri menjelaskan, bagus tidaknya rendemen tebu ada keterkaitan antara kebutuhan petani, kepentingan PG difasilitasi pemerintah,”urai dia.
Dalam pertemuan itu, sebagian pengelola pabrik gula kota Kediri juga menyampaikan masukan bahwa Raperda Rendemen Tebu tidak bisa diperdakan, selama tidak ada jaminan keinginan dari banyak pihak. “Agar bisa mencapai rendemen, maka harus mendapat peranan pemereintah,” jelas salah seorang perwakikan pabrik gula di Kota Kediri.
Pertimbangannya, sudah menjadi rahasia umum, kondisi PG yang sudah tua, dijadikan alasan produktifitas pengelola tebu menjadi gula tidak bisa maksimal. Sehingga ada dorongan penggantian mesin yang lebih modern. “Namun tanpa pergantian secara total akan sulit. Adanya perbedaan ini, membuat satu PG memberikan rependemen bagus. Sementara PG lainnya memberikan rependemen rendah,”dalilnya.
Bagi petani sendiri yang dibutuhkan adalah fasilitas kredit untuk pembenahan onfarm, pembenahan pola tanam, termasuk adanya prioritas perbaikan pabrik. “Perda apakah melindungi kebijakan petani atau melindungi nasib petani. Ada perlindung disubsidi, sehingga petani tidak dirugikan, Perda nanti berpihak pada petani dengan cara seperti itu. Jangan perda sampai rendemen menimbulkan masalah baru, metode apa yang bisa dipakai rendemen, terjadi karena tidak menentunya harga gula, ”pungkasnya. (dok@abg)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved