Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Terima Kunjungan Kerja Pertama DPRD Jambi

 
04 September 2012

Suara Indrapura : Balegda (Badan Legislasi Daerah) DPRD Jambi  dapat jamuan istimewa oleh DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangka Kunker (Kunjungan Kerjanya) yang pertama kalinya datang langsung di Gedung DPRD Jatim, yang bertempat di Ruang Banmus (Badan Musyawarah), Senin (3/9) Jalan Indrapura No 1 Surabaya. Sejumlah Ketua dan Wakil Ketua Balegda DPRD Jambi dalam acara pertemuan ini, dapat perlakukan istimewa oleh tuan rumah berupa, fasilitas yang nyaman, hasil tayangan audio visual seputar kegiatan kedewanan,   serta tak tertinggalkan jamuan ramah tamah menu hidangan khas Jawa Timuran. Selain itu apresiasi juga layak untuk diberikan.

Mengawali sambutannya RB. Zainal Arifin, SH.MHum selaku Ketua Balegda DPRD Jatim, saat hadir menemui para pimpinan dan anggota dewan BaLegda DPRD Jambi mengatakan bahwa, hari ini sebelumnya pukul 09.00 WIB kami sempat melakukan rapat interen, badan legislasi bahas pengharmonisan pembulatan rancangan Perda (Peraturan Daerah), menurut Undang-Undang No 12 tahun 2011, ”berlangsung ditempat ini juga mampu terselesaikan, namun karena hari komisi sehingga diawal bulan ini ada banyak kegiatan anggota kunker di Bengkulu, Lampung dan lainnya”. Paparnya. Salah satu Anggota Dewan yang berangkat dari Fraksi Golkar ini menjelaskan, ada 5 (Lima) Komisi di DPRD Jatim, Perda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR, (Corporiet Sosial Responbiliti), yang salah satunya  digagas lewat Pansus Komisi E (Kesejahteraan Rakyat) DPRD Jatim.

H Zurman Manaf Wakil Ketua Balegda DPRD Jambi, dalam penjelasannya menyampaikan bahwa maksud dan  tujuan kunjungan kerja ke Jatim ini untuk bersilahturahmi dan membandingkan, Raperda (Rancangan Peraturan Daerah), yang kita miliki, sekarang ini DPRD Jambi sedang menyusun Raperda insiatif dari dewan. Untuk mengawali ini perlu studi banding raperda bersama Provinsi lain yang harapannya dapat masukan, penjelasan  apa yang harus dikembangkan. “bentuk materinya, seperti apa, draf raperdanya, agar nanti harapanya dapat disesuaikan dengan Jatim”. Ungkapnya. Kami juga memiliki Perda CSR Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Di Jambi ada banyak pertambangan, perkebunan, industri, ini untuk menghindari konflik-konflik pemilik perusahaan dengan masyarakat pada umumnya. Lanjutnya.

Jawa Timur itu sendiri memiliki banyak raperda inisiatif yang sudah digagas oleh Dewan, sudah barang tentu Jatim yang terkenal kondusif menjadi rujukan Kunjungan Kerja dari Provinsi lain. Adapun salah satu raperda inisiatif yang dimiliki sudah banyak menjadi tolak ukur persandingan oleh provinsi lain.

RB.H Zainal Arifin, SH.MHum menambahkan, baru-baru ini juga kami juga mengusulkan tentang pengelolaan wilayah zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk didalamnya aspek perizinan, yang bersumber pada Peraturan perundang-undangan UU No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang isinya berupa perintah agar di tingkat Provinsi dan Kabupaten kota merunut pada UU itu. Jelasnya. Peraturan daerah No 2 Tahun 2011, yang dasarnya UU No 10 tahun 2004, kemudian lahirlah UU No 12 Tahun 2012, artinya kami belum sempat melakukan sosialisasi, yang terpenting disini bentuk hirarkis Perda Kab/Kota saat ini ada dibawah Perda Provinsi, sedangkan menurut UU No 10 tahun 2004, berkedudukan sejajar. Sedangkan provinsi lain yang sedang membahas Perda ini ada di Palembang dan Medan. “Satu yang membanggakan di Jatim telah mampu melahirkan Perda CSR oleh Komisi E, yang memiliki misi  ingin menyerap investasi yang mengalir di provinsi masing-masing pada sisi lain sikap masyarakat juga harus dihormati dan dihargai, karena bagaimanapun investasi itu berhubungan dengan masyarakat itu sendiri, Lanjutnya.

Tahun 2006-2007 pernah terjadi semburan lumpur Lapindo pertama kali muncul, Perda CSR saat itu juga masih baru dibentuk, Jatim sendiri juga berkiblat pada perda CSR Pada UU No 12 tahun 2012, menurut Gubernur Jatim Pakdhe Karwo TSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), di Jatim sendiri ada 7-8 Triliun, pada waktu tahun 2010. Perusahaan-perusahaan besar seperti Semen Gresik, Semen Tuban, Perusahaan rokok seperti Sampoerna, Gudang Garam, Bentoel dsb, artinya potensi ini yang harus kita jaga agar tidak hilang. Perda CSR itu sendiri adalah murni inisiatif dari DPRD dan ini pertama ada di Jatim.

Terpisah Arif Anggota Dewan dan Ketua Balegda DPRD Jambi mengatakan, kami juga sedang membuat perda inisiatif berupa rancangan peraturan daerah, di Jatim kami akan sesuaikan sebagaimana sesuai dengan UU No 12 Tahun 2012, dan Perda CSR yang dimiliki Jatim, harapannya Provinsi Jambi  jadi, kedua menjadi salah satu provinsi yang memiliki perda Inisiatif dewan. Ujarnya. (Noah)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved