Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Muluskan Raperda Rendemen Gula

 
27 Agustus 2012

Suara Indrapura : Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Jatim terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rendemen Gula yang menjadi inisiatif para wakil rakyat di Jatim ini. Kali ini, Balegda melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan raperda, khususnya terkait dengan dalam pengawasan rendemen tebu.

Ketua Balegda DPRD Jatim HR. Zainal Arifin mengatakan kegiatan ini untuk menyusun peraturan daerah tentang rendemen tebu sebagai upaya terobosan pemerintah provinsi Jatim terhadap perlindungan para petani tebu. Sebab, selama ini petani tebu merasa sering kali dirugikan lantaran rendemen tebu yang mereka tanam dianggap masih jauh dari bagus. Tentu saja kondisi ini membuat petani dirugikan. Karena selama ini pihak pabrik gula tidak transparan terhadap hasil rendemen tebu.
Nah, guna menghindari rasa saling curiga papar Anang (panggilan HR. Zainal Arifin) rancangan peraturan daerah ini terus dikebut. Tujuannya biar ada transparansi terhadap pengukuran rendemen tebu. “Ini yang dicurigai petani, kita tidak menginginkan ada saling curiga,”terang Zainal Arifin.

Dalam kunjungan ke Pemkab Malang, sejumlah anggota Banleg juga terlihat ikut. Mereka adalah Ibrahim Adib (Fraksi PKB), Jalaludin Alham (Fraksi Demokrat), Anselmus Raga Milo (Fraksi Gerindra), KH Sholeh Hayat (Fraksi PKB), Suharto (Fraksi Demokrat), serta dua tenaga ahli DPRD Jatim, yaitu Prof Setia Budi dan Rusdianto, SH, MH.

Dalam kesempatan ini, Ibrahim Adib, mengakui selama ini persoalan rendemen tebu menjadi masalah serius antara petani dengan pabrik gula. Sehingga menjadikan hubungan antara mereka dipenuhi rasa saling curiga. “Menghindari perasaan saling curiga, peranan pemkab dengan pabrik gula dalam mengayomi kebutuhan masyarakat tebu sangat dibutuhkan, sebab kebutuhan petani tebu banyak. APRT (Asosiasi Petani Tebu Rakyat) sikapnya seperti apa. Harmonisasi dengan masyarakat seperti apa. Karena itu dalam pembuatan perda ini harus dilakukan penelitian secara langsung, seperti melakukan pementauan langsung ke pabrik gula. Dengan melakukan pengawasan langsung, banleg akan mengetahui proses pembuatan gula,”tegas dia.

Sementara itu, Jalalludin Alham, mengatakan raperda ini bukan dibuat untuk sehari dua hari, tetapi untuk sekian tahun. Dzolim sekiranya jika raperda ini tidak mendengarkan banyak pihak. Termasuk keresahan petani karena rendemen tebu mereka berkurang. “Tidak menutup kemungkinan dalam raperda ini nanti juga menentukan angka rendemen. Karena dengan rendemen yang bagus, maka pendapatan petani akan naik dan ini mempengaruhi kesejahteraan petani,”tandas Jalalludin.

Pada kesempatan yang sama Sholeh Hayat menambahkan bahwa keresahan petani selama ini, terjadi kerena tidak ada transparansi antara pabrik gula dengan petani tebu.

“Menghindari kecurigaan, transparansi harus dilakukan, sehingga meminimalisir persoalan antara petani tebu dengan pabrik gula. Setidaknya transparansi dan kejujuran menjadi hal terpenting terkait dengan hubungan antar petani dan pabrik tebu. Jika tidak, maka persaingan pabrik gula menjadi tidak sehat. Sebab, kebutuhan tebu bisa didapat dari luar wilayah pabrik gula tertentu,”tegas Sholeh Hayat. (umi)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved