Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Sambut Rombongan Boyolali, Komisi E Beri Penjelasan BPJKD

 
27 Februari 2013

Suara Indrapura : Pemeliharaan kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang tanpa membedakan status sosial dan ekonomi. Perkembangan kehidupan sosial yang semakin komplek telah mendorong meningkatnya kebutuhan atas biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya pengobatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut berbagai sistem pemeliharaan kesehatan dikembangkan, sejak

dari pelayanan pengobatan, pemeliharaan kesehatan preventif sampai kepada sistem pembiayaan dan penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan. Di Jawa Timur, pemikiran tentang perlunya mengembangkan sistem pemeliharaan kesehatan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah No 4/2008 tentang sistem jaminan kesehatan daerah provinsi Jatim.

Pada pertemuan antara Komisi E DPRD Jatim dengan rombongan dari Boyolali, Rabu (20/2), Saleh Ismail Mukadar mengungkapkan bahwa BPJKD merupakan lembaga hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah No 4/2008 untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan daerah sesuai dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (SJKD). “BPJKD Jatim ini merupakan satu-satunya lembaga independen yang terpisah dari SKPD,” imbuh politisi Fraksi PDIP.

Terdapat dua unsur dalam BPJKD Jatim, yakni pejabat pengelola dan dewan wali amanah. Itulah yang diungkapkan Catur selaku perwakilan dari BPJKD Jatim. Pejabat pengelola merupakan organ BPJKD yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan BPJKD sekaligus pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Daerah untuk kepentingan BPJKD. Sementara itu, dewan wali amanah bertindak sebagai legislatif atau semacam pengontrol langkah-langkah yang dilakukan oleh BPJKD.

Terkait dengan sistemnya, BPJKD menjalankan program Jamkesda. Salah satu poin dari langkah yang diambil yakni memunculkan jamkesman. Jamkesda di Jatim merupakan penadah dari masyarakat miskin Jatim yang tidak masuk di jamkesmas. “Jadi dari data base yang ada di jamkesmas yang diberikan di Jatim, masih ada penduduk Jatim yang tidak tercover jamkesmas. Itulah yang memicu munculnya jamkesda sebagai bentuk tanggung jawab pemprov jatim,” ujar Catur.

Dalam rangka mensukseskan program Pemprov Jatim bersama dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim, maka dibangun komitmen politik untuk mewujudkan program jaminan kesehatan secara menyeluruh. Komitmen itu kemudian dimanifestasikan dalam dua program utama. Pertama, pengalokasian anggaran jaminan pelayanan kesehatan daerah dalam APBD dengan sistem cost sharing antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk masyarakat miskin yang tidak masuk ke jamkesmas. Kedua, program jaminan kesehatan menyeluruh (universal coverage) melalui peningkatan partisipasi rakyat dalam program jaminan kesehatan mandiri (jamkesman).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved