Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Kepulauan Riau Kunjungi Balegda Jatim

 
13 Januari 2012

Suara Indrapura ; Membuat perda yang berkualitas serta mampu diterima oleh masyarakat merupakan tugas berat Legislatif maupun Eksekutif. Oleh karenanya dalam prses pembahasan perda harus melalui tahapan yang dilalui.

Badan Legislasi Daerah (Balegda) Prov. Kepulauan Bangka Bilitung merasa terpanggil untuk mengawal raperda-raperda yang akan menjadi payung hukum bagi masyarakat. Oleh karenanya Balegda Babel tidak segan segan berdiskusi dengan Balegda Jatim membahas permasalahan yang ada ( Rabu,10/01)

Ketua Balegda Babel Surya Iriani,SH menjelaskan bahwa Prov.Babel pada tahun 2012 telah menetapkan 26 raperda  11 raperda inisiatif, dan 15 raperda usulan Eksekutif.

Untuk menekankan kualitas, kata Surya Balegda Jatim dipandang tepat sebagai sharring  kaitanya dengan pembahasan raperda yang akan diselesaikan. ujarnya

Ketua Balegda Jatim Fredy Poernomo merasa bangga mempercayakan Balegda Jatim menjadi patnernyaKatanya

Munculnya UU 12/2011 DPRD Prov Jatim memandang perlu melakukan perubahan perda 5/2006. Melalui inisiatif balegda perda tersebut dirubah.paparnya

Anggota Baleg Jatim Syamsul Arifin mendorong  Balegda Kep. Babel harus berani melakukan terobosan untuk membuat regulasi yang diperlukan bagi masyarakat Babel. Dengan melakukan konsultasi dan komunikasi yang intens Serta berdiskusi dengan Perguruan tinggi gudang dari ilmu pengetahuan.Paparnya

Sementara Sholeh Hayat anggota Balegda Jatim menjelaskan  dalam pembuatan perda selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan mencari solusi permasalahan yang berkembang dimasyarakat. Sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan terlindungi.

Pejabat Biro Hukum Setda Prov  memamarkan mekanisme pengusulan raperda dari Eksekutif juga mengalami beberapa tahapan.Mulai dari usulan  raperda, perumusan materi,  koordinasi dengan Balegda Jatim sampai dengan penetapan.Jelasnya.

Masalah anggaran, Nunuk mengatakan Biro hukum Setda Prov tidak ada anggaran pembahasan raperda yang ada adalah fasilitasi pembahsan. Sementara anggaran pembahasan ada di SKPD pengusul. tambahnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved