Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Desak Pemprov Jatim Bentuk Task Force Pendidikan

 
27 Februari 2013

Suara Indrapura : Prihatin akan tingginya angka putus sekolah di Jatim yang tembus sampai 13 ribu siswa, Komisi E DPRD Jatim mendesak Pemprov Jatim untuk segera membentuk Task Force (Gugus Tugas) Pendidikan.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Achmad Jabir menegaskan persoalan tingginya angka drop out di tingkat wajar 9 tahun tidak bisa di biarkan begitu saja. Melainkan perlu adanya langkah tegas dan cepat dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Karenanya perlu di bentuk Task Force.

Jabir menambahkan, Task Force dapat dibentuk dengan dua tugas utama, yakni membuat peta factual penyebab siswa putus sekolah dan menyusun draft program dan agenda aksi untuk program 2014. “Kalau memang mendesak, anggarannya bisa di masukkan di perubahan APBD 2013, dan kita di dewan akan mem-back up,” ujarnya, Selasa (19/2).

Politisi asal PKS ini juga mengatakan bahwa penyelesaian siswa putus sekolah sangat urgent. “Jangan sampai di akhir masa jabatan gubernur ternodai akibat belum maksimalnya kinerjanya wajar 9 tahun,” tegas pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKS Jatim ini.

Pihaknya kemudian membeberkan alasan terkait persoalan tersebut. Ia mengatakan bahwa kondisi pendidikan Jatim sudah sangat memprihatinkan, apalagi ditambah dengan fakta angka drop out yang demikian tinggi. Menurutnya, angka drop out di Jatim tahun ajaran 2011/2012, mencapai 13.080 siswa di tingkat wajib belajar 9 tahun. “Tentu fenomena peserta didik putus ini tentu sangat memprihatinkan karena terjadi pada siswa wajar 9 tahun,” beber Jabir.

Bahkan angka 13.080 anak yang putus sekolah tersebut tidak tergolong sedikit. Rinciannya, angka putus sekolah di tingkat SD sejumlah 4.227 siswa dan MI sejumlah 1.268 siswa. Sementara jumlah anak putus sekolah di tingkat SMP sebanyak 5.724 siswa dan MTs sebanyak 1.861 siswa.

Jabir mengaku, bila di bandingkan dengan provinsi lain, kinerja sektor pendidikan memang relatif cukup baik. Ini bisa dilihat dari indikator kinerja Jatim di bandingkan dengan rata-rata nasional. “Hal ini, harus kita syukuri bersama. Tapi, tetap tidak boleh menutup mata atas kinerja Jatim bila di bandingkan dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Jika di lihat dari indikator kinerja Angka Partisipan Kasar (APK) dari tahun 2010, indikatornya relatif tetap. Bahkan untuk APK usia SLTP mengalami penurunan, dari 102.55% di tahun 2010 menjadi 102.12% di tahun 2011. Hal itu berarti pada tahun 2011 jumlah anak sekolah di tingkat SLTP dengan usia berapa pun semakin sedikit di bandingkan tahun 2010. “Kalau di lihat dari indikator kinerja Angka Partisipasi Murni nya, justru menunjukkan data yang memperihatinkan. Untuk usia SD/MI mengalami penurunan dari 97.81% di tahun 2010 menjadi 97.16 pada tahun 2011,” beber dia.

Sementara untuk APM usia SLTP/MTs, menunjukkan angka yang relatif stagnan, dari 85.94% di tahun 2010 menjadi 85.96% di tahun 2011. “Kalau dibulatkan ya relatif sama, ini menunjukkan bahwa proporsi jumlah anak usia sekolah SLTP/MTs yang bisa sekolah di jenjang SLTP/MTs di tahun 2010 dan 2011 adalah sama yakni 86%,” jelas dia.

Data tersebut menunjukkan, sejak tahun 2010 sampai 2011 terdapat 14% dari jumlah anak usia sekolah SLTP/MTs di Jatim yang tidak bisa sekolah di jenjang SLTP/MTs. Sementara di tahun 2011 ada 1.934.204 anak usia SLTP (13-15 th). Dengan demikian maka di tahun 2011 ada 270.789 (14%) anak usia sekolah SLTP/MTs yang tidak bisa sekolah di jenjang SLTP/MTs.

Bila di lihat dari angkanya, rata-rata lama sekolah tahun 2011 masih berada pada kisaran angka 8,1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa wajar 9 tahun masih menyisahkan banyak pekerjaaan rumah. Kalau wajar 9 tahun sudah beres, tambah Jabir, maka mestinya angka rata-rata lama sekolah adalah di atas 9 tahun. “Di tengah kondisi kinerja pendidikan tahun 2011 yang belum menggembirakan kita di kagetkan dengan adanya angka 13.080 siswa putus sekolah di level wajar 9 tahun. Tentu fakta ini makin menambah PR Jatim untuk diselesaikan guna mensukseskan wajar 9 tahun sebagai fondasi pelaksanaan program nasional wajar 12 tahun,” tandas Jabir. (Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved