Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lewat Perda CSR

 
26 Februari 2013

Suara Indrapura : Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, Dewan membentuk Perda No 4/2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Perda tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pimpinan Usaha yang melaksanakan kegiatan TSP atau yang juga dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR).

Perda yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan perda modifikasi dari 3 Undang-Undang, yakni UU No 19 tentang BUMN, UU No 25 tentang penanaman modal, dan UU No 40 tentang perseroan terbatas. Dalam hal ini, perusahaan termasuk bagian dari masyarakat, sehingga sewajarnya apabila perusahaan memberikan kompensasi pada masyarakat. “Hal tersebut tentu dapat meredam konflik sosial mengenai dampak yang disebabkan oleh perusahaan. Selain itu juga dapat mewujudkan simbiosis mutualisme antara perusahaan dan masyarakat,” ujar anggota Komisi E, Kodrat Sunyoto, kemarin (19/2).

Perda No 4/2011 itu diharapkan dapat menciptakan jejaring yang terkoordinasi dalam pelaksanaan CSR guna mencegah terjadinya pungutan liar atau pemaksaan yang dilakukan oleh oknum tertentu atas nama instansi tertentu dengan meminta sumbangan pada perusahaan. Perda ini berada di ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta sebagai kompensasi pemulihan dan peningkatan fungsi lingkungan hidup, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas yang berbasis kerakyatan.

Kodrat mengungkapkan, untuk penanganan masalah CSR dapat dibentuk langsung forum pelaksanaan CSR yang merupakan organisasi bentukan dari beberapa perusahaan. Forum ini sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan CSR. “Di forum pelaksanaan TSP yang diatur dalam pasal 15, beberapa perusahaan dapat memebentuk forum pelaksana TSP agar program CSR berjalan terpadu, sinergis, dan harmoni. Dalam hal ini Pemda dapat memfasilitasi forum tersebut,” kata politisi Fraksi Golkar.

Apabila membahas mengenai ruang lingkup pengajuan program CSR, Kodrat mengungkapkan, pemerintah Kabupaten/Kota yang wilayahnya tidak terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan dalam jumlah terbatas, dapat mengajukan usulan program CSR pada perusahaan atau forum pelaksanaan CSR dengan tembusan pada gubernur hingga nantinya gubernur menindak lanjuti.

Agar program CSR di perusahaan dapat menjadi kegiatan baku, maka dalam pasal 10 di Perda No 4/2011 disebutkan, perusahaan wajib merancang, menyusun, menata dan melaksanakan kegiatan CSR sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan berlaku. “Hal ini berarti program CSR dalam perusahan terkadang kurang sinkron terhadap kebutuhan pemerintah daerah, oleh karena itu harus dirancang dulu dalam perencanaan,” ujar Kodrat.

Saat disinggung mengenai sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TSP, Kodrat mengungkapkan bahwa sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan usaha, dan pencabutan usaha. “Hal ini juga begitu pelik. Pasalnya, jangan sampai Perda ini membuat para investor Jatim beralih ke derah lain,” imbuh Kodrat.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved