Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pandangan Fraksi-Fraksi Terhadap SILPA Tahun 2009

 
14 Juli 2010

Suara Indrapura : Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Jatim, Hery Prasetyo, dalam pemandangan umum pelaksanaan APBD Jatim 2009, di Gedung DPRD Jatim, Rabu (14/7) menegaskan,  seharusnya LPj pelaksanaan APBD 2009 mengedepankan manajemen keuangan yang transparan, akuntabel, terbuka, dan memenuhi rasa keadilan. Sebab, Fraksi Demokrat menilai realisasi anggaran selalu meningkat dari alokasi anggaran. “Kita pertanyakan hal ini, kenapa realisasi anggaran yang melebihi dari apa yang dialokasikan?. Dengan demikian, akan memunculkan pandangan besar pasak daripada tiang,” terangnya.

Juru Bicara Fraksi PKNU, Anwar Sadad menerangkan, pihaknya menilai salah satu kelemahan utama pengelolaan keuangan pemprov adalah manajemen asset, khususnya asset lancar berupa kas.

Selain itu, Fraksi PKNU menyayangkan atas masih tingginya besaran SILPA dalam realisasi APBD Jatim 2009 yang mencapai Rp 1,930 triliun.

Juru bicara Fraksi PKS, Artono menegaskan, besarnya sisa belanja daerah  tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan. Dalam catatan atas laporan  realisasi APBD 2009 tidak asda penjelasan tentang berbagai penyebab terjadinya sisa dana yang tidak terserap tersebut.

“Kita tidak dapat mengetahui apakah sisa lebih belanja tersebut dikarenakan  efisiensi belanja sebagaimana yang disampaikan dalam laporan realisasi APBD 2009, tidak terlaksananya program, atau dikarenakan administrasi/prosedur lainnya,” paparnya.

Juru bicara Fraksi PPR, Nizar Zahro mengatakan,  dalam belanja daerah, fraksinya menilai belaja pegawai masih jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja bantuan sosial. Realisasi belanja pegawai tahun 2009 pada pso belanja tidak langsung sebesar Rp 1,75 triliun, sementara realisasi belanja pegawai pada pos anggaran belanja langsung sebesar Rp 483, 186 miliar.

Selain belanja pegawai pada pos anggaran tidak langsung yang masih besar, pihaknya juga menilai adanya pemborosan pada jenis belanja barang dan jasa pada pos anggaran belanja langsung yang mencapai Rp 1,962 triliun. Padahal total belanja daerah sebsar Rp 7, 602 triliun.

Juru bicara Fraksi PDIP, Sugiono mengatakan, pihaknya menilai LPj pelaksanaan APBD 2009 ini masih menggunakan pola pikir lama, karena hanya mengejar target kinerja. Seperti halnya Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dan derajat kesehatan yang selalu dilaporkan baik untuk menimbulkan kesan kenaikan.

Sementara hal-hal yang tidak baik, seperti pengangguran dan kemiskinan dilaporkan menurun. Padahal penampakkan kejar target itu sering tidak didukung fakta, sehingga dalam realitanya berbagai statistika yang tertulis naik, padahal sebenarnya menurun.

Juru Bicara Fraksi Golkar, Kodrat Sunyoto menuturkan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ditemukan adanya penerimaan sebesar Rp 307 juta dari retribusi pemakaian kekayaan daerah yang pungutannya belum memiliki dasar hukum. Penggalian pendapatan yang tidak dilandasi aturan ini secara sosial ekonomi dapat memberatkan masyarakat.

Kodrat menjelaskan, dengan adanya temuan itu menggambarkan bahwa pemprov masih kurang konsisten dalam menjalankan kebijakan umum APBD dan rencana kerja tahun 2009 di bidang pendapatan.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Wike Herawaty menjelaskan, sesuai LHP BPK, penganggaran belum sepenuhnya berpedoman pada standar akutansi pemerintahan yakni, akutansi belanja barang dan jasa. Adanya pengeluaran untuk pembelian asset tidak terwujud pada akutansi belanja modal, sehingga mengakibatkan saldo belanja modal dan belanja barang dan jasa tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Juru Bicara Fraksi PAN, Anna Luthfi mengatakan, dalam penyertaan modal dan pengelolaan asset pemprov yang secara umum belum mampu memberikan kontribusi yang optimal pada pendapatan APBD hingga tahun 2009.

Begitu juga halnya berkaitan penghitungan asset-asset pemprov dalam penyusunan laporan keuangan daerah, pihaknya mempertanyakan nilai penyusutan yang belum hitung, dan hanya memperhitungkan nilai perolehannya. Dalam hal ini harus ada dasar pertimbangannya yang melandasi kebijakan penyusunan laporan keuangan.

Juru Bicara Fraksi PKB, Thoriqul Hag mengatakan, dalam LPj APBD Jatim 2009, pendapatan daerah Jatim tahun anggaran 2009 dapat terealisasi 116,97% dari target yang direncanakan dalam APBD perubahan 2009. Dari target pendapatan daerah sebesar Rp 6,69 triliun, pada akhir 2009 mampu terealisasi sebesar Rp7,82 triliun.

Hasil dari selisih antara target dan realisasi tersebut, dihasilkan pelampauan target pendapatan daerah sebesar Rp 1,13 triliun. "Kalau dicermati lebih mendalam, maka pencapaian target pendapatan tahun 2009 dibandingkan dengan target bukanlah prestasi yang spektakuler.," terangnya.

Foto Galeri

   Jumlah Kunjungan : 1661665

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved