Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi A Protes Denda Akte Kelahiran, MK Merespon

 
05 Februari 2013

Suara Indrapura : Upaya Komisi A DPRD Jatim melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kebijakan pemerintah memberikan denda bagi warga negara yang terlambat mengurus akte kelahiran mulai di atas angin. Pasalnya MK memberikan peluang terhadap gugatan soal administrasi kependudukan yang dinilai merugikan dan memberatkan masyarakat.

Dalam sidang pertama, hakim MK Maria Faridah, Hakim Shodikin, dan Hakim Mohammad Alim secara tersirat menyebut bahwa gugatan tersebut sangat beralasan. Ini memberikan angin segar terhadap gugatan mereka. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi A DPRD Jatim yang juga salah satu penggugat, Sholeh Hayat.

’’Ketiga hakim yang mengadili kelihatannya sepakat dengan gugatan kami,’’ katanya. Hanya, memang dalam sidang pertama kemarin, belum ada keputusan dan sidang dilanjutkan dua pekan mendatang dengan menghadirkan saksi ahli dan melengkapi berkas.

Dalam salah satu pembacaan penutup sidang, ketiga hakim tersebut mengatakan bahwa menyambut baik prakarsa anggota Komisi A DPRD Jatim yang merespons pengaduan masyarakat dalam reses dewan. "MK akan mengkaji permohonan ini, mempertajam permohonan bahwa pasal 32(2) UU No. 23/2007 yang mengharuskan permohonan akte kelahiran yang terlambat satu tahun harus dilakukan penetapan pengadilan, perlu dinyatakan tidak berlaku dan tidak punya kekuatan hukum yang mengikat,’’ demikian pembacaan ketiga hakim tersebut seperti yang ditirukan oleh Sholeh Hayat.

Sholeh sendiri mengatakan bahwa dalam sidang ke dua 14 hari mendatang, saksi ahli yang akan dihadirkan akan memperkuat gugatan mereka. ’’Karena, sebenarnya mendapatkan akte kelahiran adalah hak asasi bagi setiap anak,’’ tandasnya. Pria yang juga Wakil Ketua PWNU Jatim tersebut juga menyatakan bahwa tertundanya setahun mendapat akte kelahiran itu lebih karena force majeure, seperti lambannya administrasi kependudukan pemerintah sendiri, atau karena orang tua yang miskin dan tahu administrasi.

’’Harusnya, mendapatkan akte kelahiran itu dipermudah,’’ kritik pria dari Fraksi PKB DPRD Jatim tersebut. Bukannya malah dipersulit dan juga malah didenda. ’’Tidak ada namanya tidak mendapatkan haknya malah didenda,’’ tambahnya.

Seperti diberitakan, tiga anggota Komisi A DPRD Jatim yakni Sholeh Hayat, Subroto Kalim, dan Bambang Juwono menggugat ke MK. Pasalnya, ketika mereka melakukan reses, mereka banjir keluhan terkait regulasi administrasi kependudukan. Yakni, adanya denda dan harus mendapat putusan pengadilan bila ingin mendapatkan akte bagi bayi yang terlambat setahun diurus aktenya. Regulasi itu berasal dari Pasal 32 (2) UU No. 23/2006 tentang administrasi kependudukan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara yang terlambat melaporkan kelahiran yang melampuai batas waktu satu tahun, dilaksanakan penetapan Pengadilan Negeri.

Namun, ketentuan tersebut sebenarnya bertolak belakang dengan Pasal 53 (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap anak Sejas kelahirannya berhak atas sesuatu nama dan status kewarganegaraan. Bahkan pada Pasal 51 (1) disebutkan pula bahwa perlindungan terhadap setiap anak, adalah oleh keluarga, masyarakat, dan negara yang mengatur administrasi kependudukan.

"Inilah yang kami perjuangkan. Yakni, tak perlu lagi mencari penetapan pengadilan negeri untuk hak yang seharusnya diterima oleh setiap anak," katanya.

Fakta di lapangan, hal itu memberatkan masyarakat. Selain karena harus meluangkan waktu dan jarak tempuh yang banyak, juga secara biaya memberatkan. Dari hasil penelusuran Sholeh dan kawan-kawan, biaya pengurusan dan biaya formal menjadi membengkak. Hingga, proses pengurusan membutuhkan biaya berkisar antara Rp 350 ribu – Rp 500 ribu. (fajar)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved