Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dewan Jatim Mintai Data Kepengurusan Akte Kelahiran

 
25 Februari 2013

Suara Indrapura : Demi tercapainya tertib kepengurusan administrasi masih saja kerap dijumpai temuan masalah status akte kelahiran warga. Rombongan Komisi A DPRD Jatim hari ini datangi kantor pengadilan negeri Kepanjen Malang Jum’at (22/2) salah satunya ingin menggali hal-hal teknis dari hal pelayanan, proses jalannya persidangan peradilan perdata hingga data masalah kepengurusan akte.

Menurut Kusnadi, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim ini, mengatakan bahwa tujuan kami datang guna mencari masukan terkait pengurusan akte kelahiran, sesuai regulasi ada pada pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Kependudukan serta di lembaran negara RI nomor 4674 yang memberikan syarat bahwa setiap warga negara yang terlambat melaporkan kelahiran yang melampui batas waktu 1 tahun dilaksanakan penetapan oleh Pengadilan Negeri. Kata Kusnadi.

Dalam setiap melakukan jaring aspirasi masyarakat masih ada keluhan masyarakat terkait perpektif pendanaan selain itu proses peradilan menjadi rumit karena, menyangkut keranah hukum peradilan acara perdata, sehingga butuh waktu juga proses pemberkasannya. Jika dibandingkan dengan masa lalu akte kelahiran atau akte kenal lahir itu dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, sehingga terkait kepemilikannyapun saat seseorang lagi butuh. ”kebanyakan orang lagi butuh akte kelahiran itu saat, mereka mengurus paspor, menikah, masuk awal mendaftarkan sekolah, umroh dan keperluan penting lainnya. Jelasnya.

Sesuai amanah dari undang-undang lembaga peradilan, peran adanya regulasi dalam lembaga peradilan sendiri memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, secepat mungkin, dan seramah mungkin. Namun masih saja oknum/adanya calo-calo yang bermain disini, sehingga muncul temuan harga hingga sampai jutaan rupiah setiap mengurus sebuah akte kelahiran. ”padahal disini tidak sampai jutaan, kisaran biaya antara Rp 146 ribu sampai Rp 196 ribu”. Bersih, tidak ada neko-neko. Regristrasi pembayarannya dapat melalui Bank, dan semuanya dimasukkan kas negara. Ujar Bambang Sasmito, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen

Selain itu waktu proses pelaksanaan jalannya sidang peradilanpun dilakuan saat pagi hari, datang pukul 7.30 WIB, petugas siap memberikan pelayanan pada pihak yang berkepentingan asal berkas pemohon sudah lengkap, Lanjutnya.

Sementara itu, Bambang Yuwono menambahkan bagi masyarakat yang secara geografis tinggal di pedesaan dan jauh dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.”ini sebaiknya dicermati, baik aspek biaya maupun waktu, apalagi harus bolak-balik memenuhi persyaratan masuk ke Pengadilan, antara lain Nazegeling (surat bukti-bukti kelahiran). (mukriel)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved