Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Kabel Dicuri, Komisi D Adakan Sidak ke Suramadu

 
25 Februari 2013

Suara Indrapura : Komisi D DPRD Jatim bergerak cepat terhadap kasus pencurian kabel listrik Jembatan Suramadu. Pasalnya, anggota Komisi D DPRD Jatim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi jembatan yang di bangun dengan anggaran  Rp 5,4 triliun lebih itu, Selasa (19/2). Kencangnya angin laut yang berhembus di sepanjang Jembatan Suramadu tak menyurutkan upaya sejumlah anggota dewan untuk mengetahui kondisi kabel listrik yang di curi. Pencurian ini menyebabkan lampu PJU Jembatan Suramadu padam selama satu bulan lamanya. Tentu saja, kondisi tersebut membuat Jembatan terpanjang di Indonesia ini kacau, bahkan rawan tindakan kriminalitas.

Selain melakukan cross check terhadap kabel-kabel yang dicuri, dalam sidak tersebut komisi yang membidangi pembangunan ini sekaligus ingin tahu alasan dari tiga instansi pemangku kebijakan Suramadu, yakni Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), Balai Besar Jalan Nasional V Surabaya (BBPJN V) dan Jasa Marga. Pasalnya, pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolahan Jembatan Suramadu tidak menyadari akan kasus pencurian kabel yang berdampak pada padamnya lampu PJU selama satu bulan ini.

Salah satu karyawan BPWS Bagian Pengendalian, Ono Hanon menerangkan bahwa pihaknya baru sadar saat memperbaiki beberapa panel di tiang listrik, tepatnya pada 1 februari 2013. “Waktu itu saya tidak melihat kalau kabel di bawah jembatan dengan diameter 7cm itu dicuri orang. Yang saya tau ketika panel sudah diperbaiki tapi lampu di PJU tetap tidak juga menyala,” lanjutnya saat menceritakan kronologis hilangnya kabel tersebut.

Menurut Ono, hilangnya kabel itu baru di ketahui pada 5 februari. “Baru dari situ saya melaporkan ke BBPJN V Jatim serta ke PT Jasa Marga, termasuk aparat kepolisian. Tapi jelasnya saya tidak tahu bagaimana cara mereka memotong kabel tersebut yang memang keberadaanya di bawah jembatan dan sangat sulit di jangkau dengan alat biasa,” heran Ono.

Sementara itu, Ade Riani selaku perwakilan pihak BBPJN V Jatim mengaku jika masalah pencurian kabel sudah dilaporkan ke BPWS sebagai pemangku tanggung jawab terhadap keberadaan Jembatan Suramadu. BBPJN V Jatim lebih banyak memelihara pada jalan dan Jembatannya. “Sebenarnya semua sudah kami laporkan ke BPWS. Tapi selanjutnya saya tidak tahu terkait penyelesaiaan PJU tersebut,” katanya.

Melihat kondisi tersebut, komisi D DPRD Jatim menemukan sikap saling lempar tanggung jawab antara ketiga instansi yang menjadi pemangku kebijakan dan kewenangan dalam pengembangan Suramadu. Upaya saling lempar tanggung jawab, antara tiga stakeholder tersebut dinilai Mahdi sebagai tindakan cuci tangan. “Kami akan memanggil ketiga stake holder yang mempunyai kewenangan dalam pengelolahan Jembatan Suramadu. sebab. Dari sidak yang kami lakukan, ada sejumlah kejanggalan mengenai laporan hilangnya kabel listrik main power sepanjang kurang lebih 30 meter,” terang Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim.

Politisi asal Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi (FPPR) DPRD Jatim ini menilai bahwa matinya lampu Jambatan Suramadu selama sebulan menunjukkan koordinasi yang lemah antara instansi pemerintah tersebut. “Atau jangan-jangan malah tak ada koordinasi sama sekali,” sindirnya.

Komisi D Jatim mendesak Pemprov Jatim segera mengambil alih pengawasan dan pengelolaan Jembatan Suramadu jika memang ketiga pemangku kebijakan itu tidak akur atau saling lempar tanggug jawab dalam penyelesaian kasus pencurian kabel listrik. “Kita mendesak Pemprov untuk mengambil alih, karena memang tiga lembaga milik pemerintah pusat tidak mampu dan kurang serius dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah Suramadu,” tegas Mahdi.

Sementara itu anggota Komisi D, Hasan Irsyad mengatakan, sudah saatnya komisi D ini memanggil tiga pemangku kebijakan Jembatan Suramadu, karena tidak ada tindakan serius untuk mengamankan infrasruktur lainnya pasca pencurian kabel main power untuk aliran listrik. “Jangan sampai setelah kehilangan kabel, nanti kehilangan sarana lainnya. Kalau ini terjadi bisa berbahaya, sebab jembatan Suramadu merupakan aset nasional yang harus dijaga keamanannya,” ujar Hasan Irsyad serius.

Secara terpisah, Nizar Zahro menegaskan adanya aksi sabotase dalam kasus kehilangan kabel listrik di bentang 18 jembatan Suramadu. Dirinya melihat tidak mungkin orang awam berani mengambil kabel listrik sebesar lengan orang dewasa. “Apa tidak kesetrum,” terang Nizar.

Pihaknya menyayangkan keamanan Jembatan Suramadu sangat lemah, padahal pelaku pencurian ini sudah professional. Bahkan, ujung-ujungnya instansi saling tuding dan lempar tanggung jawab. “Pelaku ini, sudah profesional. Tidak mungkin orang biasa, mencuri kabel listrik tegangan tinggi. Pelakunya jelas akan mati, sebelum aksi pencuri berhasil,” prediksi Nizar.

Sejumlah anggota DPRD Komisi D yang ikut melakukan sidak Zairina (Fraksi Hanura), Iqbal Satria (Fraksi Demokrat), Imam Gozali Aro (Fraksi PKNU), Kadri Kusuma (Fraksi Partai Demokrat), Farida Hutagalung (FPDIP) mengakui sepakat memanggil ketiga instansi dinas buatan pemerintah pusat tersebut. “Kami mendukung langkah pimpinan untuk meluruskan, jangan sampai keberadaan lembaga dinas bentukan pemerintah, kerjanya hanya begitu-begitu saja,” urainya. (Noni)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved