Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi D Sidak Suramadu, Siap Panggil Tiga Stakeholder

 
27 Maret 2013

Suara Indrapura : Komisi D DPRD Jatim melakukan sidak ke jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) pasca kasus pencurian kabel listrik dibawah jembatan. Dalam sidak tersebut, komisi yang membidangi pembangunan menemukan sikap saling lempar tanggungjawab tiga stake holder yang menjad pemangku kebijakan dan kewenangan dalam pengembangan Suramadu.

Upaya saling lempar tanggungjawab, antara Badan Wilayah pengembangan Suramadu (BPWS), Balai besar Pembangunan Jalan Nasional V Surabaya (BBPJN V) dan Kementerian Jasa Marga, dinilai Ketua Komisi D, Mahdi sebagai tindakan cuci tangan, terkait kasus hilangnya salah satu sarana vital jembatan.

“Kami akan memanggil ketiga stake holder yang mempunyai kewenangan dalam penggelolaan jembatan Suramadu. Sebab, dari sidak yang kami lakukan, ada sejumlah kejanggalan mengenai laporan hilangnya kabel listrik main power sepanjang kurang lebih 30 meter,” terang Mahdi serius.

Disampaikan politisi asal Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi (FP2R) DPRD Jatim ini, matinya lampu selama sebulan menunjukkan koordinasi yang lemah antara instansi pemerintah tersebut. ’’Atau jangan-jangan malah tak ada koordinasi sama sekali,’’ sindir politisi PPP tersebut.

Jika memang tiga pemangku kebijakan Jembatan Suramadu tidak juga akur, atau saling lempar tanggungjawab dalam penyelesaian kasus pencurian kabel listrik. Komisi D mendesak agar Pemprop Jatim segera mengambil alih pengawasan dan penggelolaan Jembatan Suramadu. “Kita mendesak Pemerintah Propinsi untuk mengambil alih, karena memang tiga lembaga milik pemerintah pusat tidak mampu dan kurang serius dalam penggelolaan dan pengembangan wilayah Suramadu,” tandas Mahdi serius.

Sementara itu, Hasan Irsyad Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) yang juga anggota Komisi D mengatakan, sudah saatnya komisi yang membidangi pembangunan memanggil tiga pemangku kebijakan Jembatan Suramadu, karena pasca kehilangan kabel main power untuk lairan listrik hilang, tidak ada tindakan serius untuk mengamankan infrastruktur lainnya. “Jangan sampai setelah kehilangan kabel, nantoi kehilangan sarana lainnya. Kalau ini terjadi bisa berbahaya, sebab jembatan Suramadu merupakan aset nasional yang harus dijaga keamanannya,” tegas Hasan Irsyad.

Terpisah, Nizar Zahro menegaskan jika kasus kehilangan kabel listrik di bentang 18 Jembatan Suramadu, karena ada aksi sabotase. Dirinya melihat tidak mungkin orang awam berani mengambil kabel listrik sebesar lengan orang dewasa. “apa tidak kesetrum,” terang Nizar.

Pelaku pencurian ini, sudah profesional, kenapa keamanan Jembatan Suramadu sangat lemah. Bahkan, ujung-ujungnya tiga instnmsi saling tuding dan lempar tanggungjawab. “Pelaku ini, sudah profesional. Tidak mungkin orang kampung biasa, mencuri kabel listrik teganggan tinggi. Pelakunya jelas akan mati, sebelum aksi pencuri berhasil,” prediksi Nizar.

Sejumlah anggota DPRD Komisi D yang ikut melakukan sidak Zairina (F Hanura), Iqbal Satria U (Fraksi Demokrat), Imam Gozali Aro (Fraksi PKNU), Kadri Kusuma (Fraksi Partai Demokrat), Farida Hutagalung (FPDIP) mengakui sepakat memanggil tiga instansi dinas buatan pemerintah pusat terseburt. “Kami mendukung langkah pimpinan untuk meluruskan, jangan sampai keberadaan lembaga dinas bentukan pemerintah, kerjanya hanya begitu-begitu saja,” urai dia.

Sementara itu, Ade Riani dari pelaksana lapangan Balai besar Pembangunan Jalan Nasional V Surabaya (BBPJN V) saat berada di titik bentang 18 Jembatan Suramadu, Selasa (19/2) siang. “Sebenarnya sejak tanggal 5 Pebruari lalu sudah adal laporan kehilangan. Kewenangan pelaksanaan dilaporkan ke atasan Balai Besar V,” kata Ade Riani, pelaksana lapangan Satker Metropolitan 1 BPJN V.

Disampaikan Ade, saat ini kondisi lampu jalan di Jembatan Suramadu sudah menyala setelah dilakukan perbaikan pada bagian jaringan kabel yang hilang. Untuk penambahan pengamanan, pihaknya juga memasang TV, sebagai upaya dan langkah pengamanan aset negara. Sehingga tidak terulang kasus pencurian jembatan Suramadu.

Sementara itu, Kepala BPWS Muhamad Irian melalui Kepala devisi Operasional dan Pemeliharaan BPWS, Hadi Ruseno mengatakan, saat ini untuk mengamankan aset negara di Jembatan Suramadu dilakukan pengamanan berlapis. “Pengamanan ini dilakukan agar tidak lagi terjadi aksi pencurian yang meresahkan dan membahayakan penguna Jembatan Suramadu,” ujar Hadi Ruseno.

Dijelaskan, bentuk pengamanan aset antara lain dengan memasang CCTV dan lampu dilokasi strategis dan didaerah yang rawan terjadi gangguan keamanan. Selain itu, pemasangan teralis besi pengaman untuk peralatan vitas, seperti kabel, sendor, trafo, genset dan alat vital Jembatan Suramadu lainnya. Sementara itu, untuk kaki-kaki jembatan akan disetrilkan dari jangkauan masyarakat dengan dipasang rambu-rambu larangan masuk dan pagar besi. “Kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI AL untuk patroli pengamanan. Untuk patroli diatas jembatan dilakukan kepolisian akan ditingkatkan, sedang dibawah bagian jembatan, yakni dialut akan kami koordinasikan dengan TNI AL,” urai dia. (fajar)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved