Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi A Optimis MK Bakal Kabulkan Gugatan

 
21 Februari 2013

Suara Indrapura : Gugatan perkara No18/PUU-XI/2013 perihal pengujian pasal 32 ayat (2) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diyakini Komisi bidang hukum dan pemerintahan DPRD Jatim bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan perkara tersebut akan disidangkan pada Rabu (20/2) pukul 13.00 WIB di ruang sidang gedung MK di Jl Merdeka Barat No 6 Jakarta.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Sholeh Hayat, SH selaku pemohon mengatakan bahwa pertimbangan utama pengajuan gugatan disebabkan karena hak atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Administrasi Kependudukan, baik sebagai perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, serta atas nama badan hukm publik atau privat dan lembaga negara.

Politisi asal PKB itu mengaku, persoalan menyangkut administrasi kependudukan di dapat dari pengaduan masyarakat yang kesulitan mengurus akte kelahiran anak mereka saat Soleh dan anggota DPRD Jatim lainnya melakukan reses di Kecamatan Tandes dan Gunung anyar Surabaya, serta di Kabupaten Magetan. Sesuai aturan yang berlaku, mereka disuruh minta penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu karena laporan atas kelahiran anaknya melampaui batas waktu yang ditentukan, yakni satu tahun.

“Aturan ini jelas bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dimana setiap anak sejak kelahirannya berhak atas sesuatu nama dan status kewarganegaraan. Bahkan pada ayat sebelumnya (1) disebukan bahwa perlindungan terhadap setiap anak adalah oleh keluarga, masyarakat dan negara yang mengatur administrasi kependudukan. Jadi hak untuk mendapatkan akte kelahiran adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia,” tegas Sholeh Hayat saat dikonfirmasi Senin (18/2).

Wakil Sekretaris PWNU Jatim ini menambahkan, UU tentang Administrasi Kependudukan juga dianggap melanggar Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahkan dalam Pasal 27 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas diri anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran.

“Ironisnya lagi dalam UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga memberatkan pemohon akte kelahiran karena harus menanggung biaya dan denda. Ini jelas tidak sejalan dengan UU Perlindungan anak bahwa pembuatan akte kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dikenakan biaya,” urai Sholeh.

Persyaratan adanya keputusan negeri bagi pemohon akte kelahiran yang terlambat lebih dari setahun, bertentangan dengan hak-hak konstitusional pemohon. Hingga hal ini merupakan norma yang diskriminatif. “Kami berharap MK membatalkan pasal 32 ayat (2) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan karena dianggap inskonstitusional,” kata Sholeh.

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Wujud dari adanya kepastian hukum oleh suatu negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (lex certa). “Adanya prinsip lex certa, mengharuskan suatu hukum berlaku mengikat secara tegas,” tambahnya. (Noni)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved