Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Tingkatkan Fungsi Pengawasan DPRD Lewat BAKD

 
20 Februari 2013

Suara Indrapura : Guna mengoptimalisasi fungsi pengawasan DPRD, Dewan siap mementuk Badan Akuntabilitas Keuangan Daerah (BAKD). Tujuan utamanya yakni membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan BPK.

Pimpinan DPRD Jatim, H. Imam Sunardhi mengatakan bahwa dengan didirikannya BAKD ini merupakan langkah pacu bagi DPRD dalam meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan. “Selama ini DPRD Jatim telah bekerja sama dengan BPK, BPKP, serta inspektorat khususnya di bidang keuangan yang berupa pendampingan dalam penyusunan, pegeolaan, dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan,” tuturnya (15/2).

Sesuai UU nomor 27 tahun 2009 tentang MPR DPR DPD dan DPRD pasal 81, BAKN merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Akan tetapi, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota tidak diatur adanya pembentukan BAKD. Berdasar PP no 16 thn 2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Pasal 32 disebutkan bahwa apabila diperlukan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain, terutama panitia khusus yang bersifat tidak tetap. “Hal ini bisa diwujudkan dengan dibentuknya kepanitiaan khusus terhadap BAKD,” imbuh politisi Fraksi Demokrat itu.

Ketua BAKN, DR Sumarjati Arjoso, SKM mengatakan bahwa BAKD merupakan alat kelengkapan dewan yang baru dan Undang-Undangnya baru selesai tahun 2009. Tugas utamaya adalah melakukan telaahan terhadap hasil temuan BPK yang disampaikan kepada DPR. “Membentuk BAKD di Provinsi guna membantu tercapainya akuntabilitas keuangan negara, mengingat banyak temuan BPK di daerah masih memerlukan tindak lanjut,” tambahnya.

Selain untuk meningkatkan kinerja dan fungsi pengawasan DPRD, kedepannya pembentukan BAKD ini juga untuk mensinergiskan kinerja antara BPK dan audit guna mengurangi permasalahan penyimpangan dan terciptanya pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved