Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Ratusan Kontainer Bawang Putih Tertahan, Komisi B Desak KPK Turun Gunung

 
21 Maret 2013

Komisi B DPRD Jatim mendesak pemerintah segera menindak mafia cartel dan  oknum Kementerian Perdagangan serta oknum Bea Cukai yang terlibat kelangkaan bawang putih di Jawa Timur.  Sikap komisi yang  membidangi perekonomian ini disampaikan saat melakukan sidak di Terminal Petikemas Surabaya (PPS) dan pedagang di Pasar Genteng, Rabu (20/3) siang.

Ketua Komisi B DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto mengatakan PTS Tanjung Perak di tempat penimbunan bawang putih, karena sampai saat ini harga bawang putih masih diatas angka normal, karena ada kesengajaan mafia cartel yang mengendalikan harga bawang impor asal China tersebut. Untuk itu, dia berharap agar lembaga hukum dan pemerintah mampu menindak tegas, jika kelangkaan bawang tersebut sudah merugikan kepentingan rakyat.

 

Sampai saat ini, di PTS Tanjung Perak masih tersimpan 293 kontainer berisi bawang putih, setelah 39 kontainer bawang putih dikeluarkan ke pasaran. Di pasaran ternyata harga masih mencapai Rp 30 ribu perkilo, seperti pengakuan sejumlah pedagang di Pasar Genteng. “Meski sudah ada yang keluar, ternyata harga bawang dipasaran masih tinggi. Padahal batas harga bawang sesuai ketentuan Menterei Perdagangan maksimal Rp 15 ribu per kilogramnya,” terang Agus Dono.

Lanjut politisi yang juga mantan dosen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), juga pernah terjadi pada daging serta kedelai, bahkan kedua komuditi holtikultura tersebut sempat hilang dipasaran. “Kejadian sama,  daging dan kedelai juga sempat hilang dipasaran. Namun saat itu, pemerintah tidak mampu mengendalikan harga kedua komoditi tersebut,” urai dia.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jatim Anna Lutfie menyampaikan munculnya mafia ekspor impor membuat harga kebutuhan komoditi menjadi semakin mahal. “ Karena  stok di pasaran sedikit, maka harga akan naik dan di sinilah yang jadi permainan empuk mafia perdagangan,” kata dia.

Disampaikan politisi asal Fraksi PAN DPRD Jatim, bahwa permainan impor tidak hanya terjadi pada bawang putih saja, namun juga terjadi pada garam, beras, daging dan lainnya. Padahal dari sisi pertanian, negeri ini tidak ada kekurangan sama sekali. Dia kembali menegaskan yang menjadi pesoalan adalah mengatasi para mafia tersebut.

Seharusnya peraturan pemerintah tentang adanya impor jalur impor hijau dan merah mampu menahan peluang permainan mafia perdagangan. Khususnya pada jalur hijau yang tidak boleh dilihat barangnya. Dengan demikian para mafia importir bisa membuat perizinan impor dengan memanipulasi jumlah. Ia mencontohkan, dari izin yang dikeluarkan misalnya tertera 30 ton, tapi yang masuk bisa mencapai 60 ton. “Inilah yang dinamakan barang spanyol, alias separuh nyolong. Pada impor jalur hijau, suratnya tertera impor beras atau yang lainnya, tapi didalamnya bisa terdapat HP dan juga barang barang lain, ini sangat mungkin terjadi,” tegasnya dengan intonasi agak tinggi.

Dirinya berharap jika memang dibuka, maka barang yang sudah keluar harus berada di pasaran. Termasuk ketentuan kembalinya harga bawang putih dipasaran.  “Kalau barangnya sudah dikeluarkan, maka kami akan langsung sidak ke lapangan yaitu di pasar pasar. Apakah bawang putih sudah ada di pasar atau belum,” katanya.

Sementara itu, Fifa Yoga Mauladi dari Komisi IV DPR RI pada kesempatan yang sama juga melakukan sidak di Terminal Petikemas Surabaya (PST) sempat menegaskan aparat hokum harus segera melakukan penyelidikan terhadap kelangkaan bawang putih di Jatim.

Disampaikan Fifa, jika tidak ada permaianan tersebut, maka pemasukan ke pemerintah dari bea cukai akan sangat tinggi. Menurut Fifa, KPK harus sigap, apalagi ada dugaan keterlibatan oknum Kementerian. “Untuk itu, permainan para mafia ini harus diberantas semuanya. Polisi dan kejaksaan harus bergerak di sektor peratanian, sebab KPK sudah mulai bergerak di sektor ini,” terang dia.

Ditanya tentang apa langkah DPR RI untuk menyelesaikan masalah bawang putih ini? dia mengatakan bahwa DPR hanya pada fungsi pengawasan saja. Sementara yang mambuat kebijakan adalah dari pihak pemerintah sendiri. Bahkan, lanjut Soepriyatno, mereka sering kali ada link nad macht dengan beberapa kalangan di DPR. (fajar)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved