Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Hapus Denda Pengurusan Akte Kelahiran

 
19 Februari 2013

Suara Indrapura : Upaya hukum Komisi A DPRD Jatim untuk memperjuangkan masyarakat kecil yang terlambat satu tahun dalam mengurus akte kelahiran, telah menemukan titik terang. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang isinya akan memberi kemudahan bagi rakyat kecil.

Melalui suratnya nomor 163.18/PAN.MK/2/2013 tertanggal 11 februari 2013 yang ditandatangani oleh panitera MK, Kasianur Sidauruk mengabulkan keinginan komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini dengan memberi nomor pendaftaran perkara 18/PUU-IX/2013 dan sidang pertama rencanya digelar Rabu (20/2) di Jakarta.

Anggota Komis A DPRD Jatim, Sholeh Hayat mengaku cukup puas saat diklarifikasi terkait turunnya surat MK tersebut. Respon cepat yang ditunjukkan MK dalam memperhatikan keluhan masyarakatkecil bisa jadi presiden positif dalam ketatanegaraan. Rakyat kecil juga memiliki peluang untuk mendapatkan kemudahan dalam pengurusan akte kelahiran. Termasuk penghapusan denda dan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN).

“Kami akan memperjuangkan hak rakyat kecil dalam pengurusan akte kelahiran. Karena ini jelas melanggar pasal 32 ayat (2) UU 23/2006 tentang administrasi kependudukan. Dan yang peling penting disini denda antara Rp 100 ribu hingga Rp300 ribu maupun kewajiban mengikuti sidang di PN karena terlambat mengurus akta kelahiran agar di hapus,” urai pria yang juga wakil Ketua PWNU Jatim ini, Senin (11/2).

Dikatakan Sholeh, pemberian sanksi denda sangat bertentangan dengan pasal 28 d UUD 1945 yang menyebut bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan. “Jadi, mendapatkan akte dan mempunyai hak berkewarganegaraan itu merupakan salah satu hak yang paling asasi. Sehingga tidak ada sanksi yang harus diberikan,” kata politisi asal PKB Jatim.

Sholeh juga menambahkan, kalau kemudian ada warga yang terancam sanksi untuk mendapatkan haknya serta dihadapkan dengan pengurusan yang ribet, jelas melanggar UUD 1945. “Ini beda halnya dengan kewajiban lho. Sanksi biasanya diterapkan bila ada kewajiban yang dilanggar. Bukan hak, seharusnya pemerintah harus mempermudahnya, bukan malah memperuwetnya,” katanya.

Berdasarkan fakta yang ada, kini proses pengurusan akte kelahiran memang terbilang ribet. Setelah mendapatkan pengantar dari rumah sakit, pemohon ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat. Pemenuhan prosedur itu guna mendapatkan pengantar ke Pengadilan Negeri masing-masing. Permohonan pun menjadi membeludak akibat adanya ancaman denda minimal Rp100 ribu bagi mereka yang terlambat.

Menurut data yang diperoleh, dalam bulan ini jumlah permohonan di Surabaya saja mencapai 1500. Di saat yang bersamaan, yang belum mengajukan permohonan akte kelahiran total ada 1,436 juta. Melihat jumlah yang sebanyak ini, tentu saja minim harapan untuk bisa melayani semua dalam waktu singkat. Belum lagi harus ada putusan dari PN Surabaya. “Maka, prosedur ini akan menjadi semakin ruwet, dan tak bisa menyelesaikan masalah kependudukan dengan cepat,” tuturnya.

Untuk itu, Sholeh dan dua rekannya di Komisi A yaitu Subroto Kalim dan Bambang Yuwono meminta MK untuk menggugurkan pasal 32 (2) UU No. 23/2006 tentang administrasi kependudukan. “Selain bertentangan dengan UUD 1945, hal tersebut juga membuat semakin sulit warga mendapatkan akte kelahiran yang merupakan haknya,” tandasnya.(Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved