Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Penyusunan Raperda Perlu Harmonisasi

 
18 Februari 2013

Suara Indrapura : Harmonisasi merupakan kewajiban bagi pihak penyusun raperda, baik oleh DPRD maupun pemerintah daerah. Hal tersebut yang diungkapkan oleh Ketua Balegda DPRD Jatim, HRB Zainal Arifin.
Guna mengawal pembahasan raperda sampai menjadi peraturan daerah, maka butuh adanya sebuah harmonisasi. Oleh karenanya, diperlukan konsistensi Raperda dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara Raperda dengan sesama Perda. “Termasuk pemantapan asas dan materi muatan dari Rancangan Perda,” tegas Zainal.

Politisi Fraksi Golkar itu menambahkan, harmonisasi Perda sangat erat kaitannya dengan kedudukan Perda yang menyebutkan Raperda tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan. “Karenanya dalam Raperda tentang pembentukan Perda diatur mengenai mekanisme atau tata cara harmonisasi penyusunan Raperda,” paparnya.

Untuk mengatasi seringnya terjadi perdebatan antara DPRD dan Pemprov Jatim saat pengajuan Raperda, maka Raperda tentang pembentukan perda memberikan rumusan norma yang disebut dengan istilah persandingan. Hal ini berarti, apabila dalam satu masa persidangan materi yang disampaikan kepala daerah dan DPRD sama, maka yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan DPRD. “Sedangkan Raperda yang disampaikan gubernur akan di jadikan sebagai bahan di persandingan,” terang Zainal Arifin.

Menurut Zainal, persandingan tersebut sesuai dengan semangat kedaulatan rakyat yang dijalankan DPRD sebagai wakil rakyat di daerah. “Karena dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka mewakili wewenang utama untuk membentuk norma, standard an prosedur dan ketentuan (NSPK) yang mengikat masyarakat adalah DPRD,” kata Zainal.(Noni)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved