Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Buntut Sengketa Tanah, Warga Timahan Trenggalek Wadul DPRD Jatim

 
15 Februari 2013

Suara Indrapura : Sebanyak 200 Kepala Keluarga (KK) warga Dusun Mloko, Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Trenggalek mengadukan ke Komisi A DPRD Jatim, Rabu (13/2). Saat ini, sebanyak 13 warga setempat ditahan Kejaksaan Trenggalek, karena aksi perlawanan warga terhadap sikap perhutani.

Ngatimin warga Timahan mengatakan, pihaknya selama ini terus berjuang untuk mendapatkan kembali lahan yang menjadi rebutan dengan perhutani. Sebab tanah seluas 40 hektar diwilayah Desa Timahan menjadi penguasaan perhutani. Bahkan, saat itu perhutani mendesak warga setempat untuk menanam pinus dilahan mereka.

Karena merasa dikendalikan pihak perhutani, lanjut Ngatimin sampai saat ini warga tetap memaksa warga menanam pinus. "Petani diperbolehkan menggelola lahan sengketa tersebut. Namun, akibat sengketa ada 13 petani yang ditahan. Ini membuat kami sebagai warga merasa dianiaya," terang dia.

Sementara itu, Amirudin SH penasehat hukum SCW mendampingi warga, menyampaikan harus ada kepastian terhadap aturan. "Warga merasa dibohongi perhutani, apalagi setelah ada putusan Pengadilan Tinggi (PT) termasuk adanya putusan MA," terang Amirudin.

Ada dua pemahakan, dimana Perhutani tetap menyatakan bahwa putusan MA memenangkan perhutani dan menyatakan lahan milik perhutani atau kawasan hutan Negara. Sementara warga mengatakan, tidak ada putusan MA yang menyatakan bahwa lahan sengketa tersebut milik perhutani.

Pada Kesempatan yang sama, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Sabron Djamil Pasaribu didampingi Anggota Komisi A, menilai warga terjebak karena mengadukan ke proses hukum, setelah menggugat ke pengadilan. Sebab proses di pengadilan saat ini, yang benar belum tentu menang dan yang kalah belum tentu salah. Karena ini, proses hukum masyarakat jelas terjebak. Karena ada kekuatan hukum, maka masyarakat banyak dirugikan. "Yang datang ke Komisi A, masyarakat biasanya disarankan ke pengadilan. Namun kenyataanya proses pengadilan, masyarakat sering kali dirugiklan," terang Sabron.

Jangan sampai ada pemikiran, kami di DPRD seperti Supermen, begitu datang langsung selesai. " tapi kita bersama-sama mengawal agar rakyat mendapatkan haknya," tandas Sabron.

Pada kesempatan yang sama, Sahat Tua Simandjuntak meminta putusan MA, sehingga komisi yang membidangi hukum, pemerintahan untuk dipelajari. "Sehingga kami bisa paham ada yang merasa punya hak dan sisi lain, ada yang merasa dirugikan karena putusan MA tersebut," kata Sahat. (Fajar)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved