Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Sistem Online, 180 Ribu Siswa SMA/Aliyah Terancam

 
12 Februari 2013

Suara Indrapura : Sebanyak 180 ribu siswa lulusan SMA/Aliyah/Sekolah kejuruan se Jawa Timur bakal bermasalah untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, pasalnya Mendikbud membuat aturan baru, membuat resah kalangan Komisi E DPRD Jatim. Pasalnya, jika sistem tersebut tetap dilakukan, sementara banyak sekolah di Jawa Timur yang belum siap dengan perangkat dan aturan yang bakal menghalangi ratusan ribu siswa SMA sederajat masuk SNMPTN.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Fuad Masyuni mengatakan saat ini, ada sekitar 3000 sekolah SMA sederajat di Jawa Timur bakal teribas dari aturan tersebut. Sebab  dari ribuan sekolah tersebut, dirinya yakin tidak semuanya siap dengan ketentuan atau aturan yang mengharuskan meng-upload nilai rapor siswa ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDPS).

“Kami mendesak mendikbud menurunkan regulasi aturan lainnya, jika ketentuan itu dilakukan. Jika tidak, maka banyak sekolah yang bakal kesulitan meng-upload ke PDSS,” terang Fuad Masyuni.

Lanjut Fuad, sistem baru penerimaan SNMPTN tersebut dampaknya cukup besar, sebab pengisian data ke PDSS merupakan syarat siswa untuk mengikuti SNMPTN, jalur masuk perguruan tinggi tanpa tes yang dulu dikenal sebagai jalur undangan dan gratis. Bahkan, komisi yang membidangi kesejahteraan, pendidikan, kesehatan akan membahasnya secara internal terlebih dahulu. “Setelah itu, kita (Komisi E) akan melakukan klarifikasi ke Mendikbud, karena komisi benar-benar memberi perhatian khusus terhadap masalah ini,” tandas dia.

Diketahui, Mendikbud membuat aturan baru untuk siswa masuk ke perguruan negeri melalui sistem SNMPTN melalui Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Dimana PDSS adalah sistem di mana sekolah memasukkan nilai rapor siswa untuk proses seleksi SNMPTN. Nilai dimasukkan bersamaan dengan periode penilaian rapor siswa tiap semester. Pelaporan secara on line dilakukan pihak sekolah ke PDSS mulai nilai rapor kelas 1, kelas 2, kelas 3.

Disampaikan Fuad Masyuni, jika pendekatan Mendikbud tersebut, dipastikan akan membuat banyak sekolah dirugikan. Sebab, banyak di jumpai sekolah-sekolah, khususnya dipiggiran yang tidak mampu mengikuti aturan. “Seperti kesulitan memasukkan nilai rapr secara on line pasti akan menjadi masalah, karena memang tidak siap, baik perangkat maupun SDM,” tegas dia. (Fajar)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved