Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim : Dorong Polda Usut Pengoplosan Pupuk Bersubsidi

 
11 Februari 2013

Suara Indrapura : Kawasan Industri Gresik (KIG) yang menjadi lokasi pengoplosan pupuk bersubsidi, digerebek Polda Jatim. Kasus ini mendapat perhatian serius dari kalangan DPRD Jatim karena dianggap telah merugikan negara dan petani. Bahkan Komisi B DPRD Jatim pun merencanakan untuk memanggil pihak-pihak terkait. “Bagi kami ini serius, dan akan kami tindak lanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait,” tegas Agus Dono W selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim, Selasa (5/2).

Polda Jatim akhirnya menggerebek praktek pengoplosan pupuk bersubsidi jenis NPK Ponska di Jalan KIG Raya Selatan, Kebomas, Gresik. NPK Ponska yang merupakan produk PT. Petrokimia Gresik (PG) tersebut dioplos dengan bahan lain dan dimasukkan kedalam karung dengan merek Srijoyo.

Agus Dono yang juga politisi Partai Demokrat (PD) meminta keseriusan Polda Jatim dalam menangani kasus tersebut. Ketua Komisi B DPRD Jatim menilai praktek pengoplosan pupuk bersubsidi yang bisa jadi sudah berlangsung lama ini, termasuk kasus yang tidak dapat dibiarkan. Perlu diadakan pengusutan secara tuntas tentang siapa yang terlibat, termasuk orang-orang Petrokimia sendiri jikalau ada. “Karena nggak mungkin kasus itu bisa terjadi kalau tidak ada keterlibatan orang dalam,” tegas Agus.

Untuk meloloskan pupuk bersubsidi, digunakan modus pengajuan permintaan pupuk bersubsidi dengan RDKK (Rencana Detail Kebutuhan Kelompok Petani) pupuk ke PG agar keluar harga DO untuk pupuk bersubsidi sebesar  Rp 1.800/kilogram (sesuai SK Mentan). Setelah berhasil lolos, penyalur tidak membagikannya ke gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang mengajukan pembelian. Pupuk bersubsidi tersebut dijual kembali  kepada oknum PG dengan harga jual kembali pupuk subsidi yang ditetapkan sebesar Rp 2.000/kilogram.

Selanjutnya, pupuk bersubsidi yang dihargai Rp 2.800/kilogram ini disalurkan ke PT NK. Di tempat itulah ditemui kecurangan soal praktek pengoplosan pupuk bersubsidi. Kabarnya, pupuk produksi PT NK bermerek Srijoyo ini, dipasok ke Kawasan Industri Maspion dengan harga Rp 3.250/kilogram.

Menanggapi hal tersebut, Dewan mendorong Polda Jatim untuk segera mengusut tuntas kasus yang tidak hanya dinilai merugikan negara dan petani, namun juga dapat mengancam kelangsungan pangan nasional. Agar tidak memunculkan suatu kecurigaan, Dewan meminta transparansi Polda Jatim dalam penyidikan kasus ini. “Polda harus tegas, karena masalah ini merupakan wilayah atensi pusat. Dan saya yakin, penyidik Polda tidak akan berani  main-main karena itu sama saja merugikan dirinya sendiri, apalagi kasus ini adalah wilayah atensi atasan mereka,” ujar Agus.

Tahun ini, produksi Gabah Kering Giling (GKG) Jatim ditarget sebanyak 12.512 juta ton atau setara dengan  8.133 juta ton beras. Sehingga apabila terjadi penyelewengan pupuk bersubsidi, maka akan mengancam target produksi beras Jatim. Agus juga menambahkan dalam penjelasannya bahwa tahun 2012 lalu, Jatim terbilang gagal panen karena cuacanya sangat buruk. “Jangan sampai tahun ini gagal lagi karena pupuk-pupuk bersubsidi  diselewengkan,” tegas Agus.

Dalam rangka menindak lanjuti kasus penggerebekan  atas praktek pengoplosan pupuk bersubsidi itu, Komisi B akan terus melakukan monitoring ketat. Tak tanggung-tanggung, Pakde Karwo juga akan melakukan pengawasan atas kasus tersebut karena tidak menginginkan adanya gangguan akibat praktek-praktek  penyimpangan itu. “Kalau memang terbukti ada oknum terlibat harus ditindak. Bila perusahaan, ijinnya harus dicabut,” tambah Agus. (Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved