Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi C : Ajukan Perda Retrebusi IMTA

 
11 Februari 2013

Suara Indrapura : Berkaca pada keberhasilan di tahun 2012 mengenai retrebusi IMTA yang bisa mencapai Rp 15 miliar, Komisi C DPRD Jatim mengajukan Raperda retrebusi perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di beberapa perusahaan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jatim. Thoriqul Haq yang menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Jatim mengaku bahwa dana retrebusi bagi IMTA langsung masuk ke pusat dan menjadi penghasilan negara bukan pajak. Hal ini disebabkan tidak ada Peraturan Daerah yang khusus mengatur retrebusi bagi IMTA. Dengan demikian, Kabupaten/Kota dan Provinsi diminta membuat Perda terkait retrebusi IMTA atas petunjuk Mentri Keuangan.

“Memang disayangkan, gara-gara tidak ada Perda yang menaungi pungutan tersebut, akhirnya dana retrebusi itu otomatis masuk pusat menjadi penghasilan negara bukan pajak. Biar retrebusi ini legal kita berupaya untuk menyelesaikan Raperda secepatnya,” ujar politisi asal PKB Jatim ini, Minggu (3/2).

Peningkatan yang signifikan terhadap jumlah pekerja asing di Jatim setiap tahunnya, merupakan hasil dari pengaruh iklim investasi yang baik di Jatim. Tidak mengherankan bila Pemprov dan DPRD Jatim menjadikannya sebagai bidikan untuk meningkatkan PAD Provinsi Jatim. Meskipun begitu, akan tetap ada pembagian 60% : 40% untuk Kabupaten/Kota yang memiliki Perda tersebut.

Thoriqul Haq juga menambahkan bahwa warga asing yang hanya bekerja di satu Kabupaten/Kota penuh menjadi hak dari Kabupaten/Kota itu sendiri. Lain halnya dengan konsultan, mekanik, atlit sampai artis asing yang tempat bekerjanya berpindah-pindah. “Di Madura misalnya. Saat ini banyak sekali pengeboran minyak dan disana banyak memperkerjakan tenaga asing. Kalau seperti itu, retrebusi menjadi haknya Kabupaten di Madura dan Provinsi tidak dapat apa-apa. Terkecuali konsultan tersebut berpindah-pindah tempat maka izinnya ada di Provinsi,” ungkap Sekretaris DPW PKB Jatim dengan gamblang.

Apabila dibandingkan dengan Tangerang dan Bekasi, jumlah tenaga asing di Jatim masih terbilang rendah. Oleh karena itu, dengan meningkatnya perdagangan otomotif di Jatim diharapkan mampu memberi dampak yang cukup besar terhadap kenaikan jumlah tenaga asing yang bekerja di Jatim. “Agar Rp 20 miliar dapat terealisasi di tahun 2013 nanti, provinsi harus optimal dalam melakukan pengawasan mengenai semua perusahaan yang memperkerjakan tenaga asing. Khususnya menjelang Hari Natal dan Tahun Baru, karena pada saat itulah biasa terjadi peningkatan jumlah tenaga asing. Dan ini dijadikan pemrov menjadi PAD,” tambah Thoriqul.

Selain itu, Komisi C DPRD Jatim juga mengajukan satu Raperda inisiatif dalam Prolegda tahun 2013 lewat suratnya kepada Pimpinan DPRD Jatim. Intinya yaitu mengenai izin retrebusi kepada warga asing yang bekerja di Jatim demi keinginan peningkatan PAD Provinsi Jatim.(Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved