Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

RUU Desa Belum Tuntas, APDESI Jatim Desak Pusat

 
08 Februari 2013

Suara Indrapura : Guna mendapat jatah anggaran langsung dari pemerintah pusat melalui APBN sebesar 600 juta/desa, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jatim mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) desa menjadi Undang-Undang (UU). Nizar Zahro yang menjabat sebagai ketua APDESI Jatim yang juga mantan Kades Pesangrahan, Kec.Kowanyar Bangkalan didampingi dengan Wasekjen APDESI Jatim, Abdul Hadi (mantan Kades Karangeneng, Lamongan) menjelaskan saat ini pemerintah desa masih sangat tergantung dengan Pemda dan Pemprov. Hal ini sungguh disayangkan, mengingat bahwa pemerintah desa merupakan ujung tombak untuk menjalankan fungsi dan peranan program pemerintah secara langsung pada masyarakat.

“Kami berharap RUU Desa bisa disahkan tahun ini menjadi UU. Untuk itu, APDESI Jatim akan memperkuat barisan dengan melakukan pelantikan pengurus DPD APDESI Jatim,” ujar Nizar yang duduk sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apdesi Jatim periode 2012-2017, Minggu (27/1).

Menurut Nizar, kepedulian pusat kepada pemerintah desa hanya dilakukan saat ada kepentingan-kepentingan tertentu, seperti saat menjelang Pilpres, Pileg maupun Pilkada, dalam rangkan untuk mendapatkan dukungan. Sehingga anggota Komisi D DPRD Jatim menilai kepedulian yang diberikan masih sangat rendah. “Setelah mereka terpilih, pemerintahan desa dilupakan. Karena itu, APDESI Jatim akan menyerukan kepada anggotanya, supaya terus mendorong agar RUU desa menjadi UU. Ini perlu dilakukan agar pemerataan pembangunan segera terwujud,” ungkap politisi fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi ini.

Selama ini, pembangunan hanya dikonsentrasikan pemerintah pusat pada perkotaan saja. Sedangkan pemerintah desa nyaris terlupakan. Padahal, akar semua persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, ada di desa sebagai representasi pemerintahan yang paling bawah.

Pemerintah pusat, kerap kali melupakan konsep membangun desa menata kota. Dengan demikian, sudah saatnya pembangunan desa diprioritaskan oleh pemerintahan. “Jika desa diberdayakan, APDESI yakin permasalahan yang dihadapi negeri ini akan mudah diatasi sebab akar permasalahan bisa diselesaikan dengan baik bukan parsial seperti sekarang,” beber Nizar zahro.

Menurut Abdul Hadi, bila kebutuhan APBN terpenuhi, setelah diputuskannya UU pemerintahan desa, maka sebagian anggaran dari pemerintah pusat otomatis akan bisa sampai langsung ke pemerintah desa. “Ini penting, agar pemerintahan desa tidak tertinggal dalam mengawal pembangunan,” terang Sekjen APDESI Jatim.

Berdasarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI nomor 0145/S Kep/DPP-APDESI/IX/2012, pada 2 februari di Hotel Garden Palace Surabaya akan diadakan pelantikan kepengurusan APDESI Jatim periode 2012-2017. “Berdasarkan keputusan itu, kami di DPD APDESI Jatim merapatkan barisan kepengurusan dengan mengundang jajaran pemerintah daerah dan pemerintahan provinsi,” tambah mantan Kades Karangeneng, Lamongan.(Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved