Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Bagi Hasil Tol Suramadu Disetujui Pusat

 
08 Februari 2013

Suara Indrapura : Permasalahan bagi hasil tol Surabaya Madura (Suramadu) mulai mendapat titik terang. Pakde Karwo mengaku bahwa pencairan dana bagi hasil tol Suramadu tersebut sudah mendapat persetujuan pemerintah pusat.

Dalam realisasinya, dana bagi hasil itu akan dimasukkan lewat pos anggaran lain. “Tapi saya tidak tahu kapan dana tersebut akan turun dan diberikan ke masing-masing pemerintah daerah. Akan dimasukkan oleh kementerian keuangan (KemenKeu) lewat pos anggaran lainnya, tapi kita masih menunggu instruksi lebih lanjut,” kata Gubernur Jatim.

Tidak menutup kemungkinan, dana bagi hasil itu baru bisa masuk ke APBD melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBN 2013, setelah disahkannya APBD dan APBN 2013. Sebab untuk anggaran keuangan saat ini tidak mencantumkan aliran dana tersebut ke daerah.

Lantaran takut melanggar Undang-Undang No. 25/1999 tentang penerimaan bagi hasil antara Pusat dan Daerah, awalnya Kemenkeu sempat enggan mencairkan dana pendapatan tol Suramadu. Kelima Pemda, yakni Pemkot Surabaya, Pemkab Bangkalan, Pemkab Sampang, Pemkab Pamekasan dan Pemkab Sumenep, hingga kini belum bisa menikmati bagi hasil Tol Suramadu. Ini disebabkan UU tidak memuat aturan bagi hasil retribusi kendaraan yang pengelolaannya dibawah PT Jasa Marga (Persero). Padahal, jembatan tol yang menghubungkan Surabaya dan Madura itu sudah beroperasi sejak lalu 10 juni 2009 lalu. Dalam setahun, rata-rata pendapatan tol suramadu mencapai Rp 160 miliar. Rinciannya, retribusi kendaraan roda empat sebesar Rp 130 miliar sedangkan kendaraan roda dua sebesar Rp 30 miliar.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jatim, Nizar Zahro merasa pesimistis akan terealisasinya bagi hasil itu. “Saya melihat selama ini tidak ada keseriusan dari pemerintah pusat untuk memberikan bagi hasil tersebut. Kalau memang serius seharusnya sudah sejak dulu dana bagi hasil itu diberikan,” tandasnya.

Mengingat keuntungan dari retribusi kendaraan bermotor yang sangat besar, pihaknya meminta pemerintah pusat segera membagikan dana itu ke masing-masing kabupaten dan kota. (Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved