Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Ratusan Buruh Kepung DPRD Jatim Tagih Janji UMK Rp2,2 juta

 
07 Februari 2013

Suara Indrapura : Tidak kurang dari 500 buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSMI) Jatim kepung kantor DPRD Jatim Jl Indrapura, Rabu (6/2) siang. Mereka menuntut penetapan upah minimun sektoral di lima daerah (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan) sebesar Rp 1.870.000 sampai Rp 2.262.000 segera direalisasikan. Pasalnya sampai saat ini, Pemprov Jatim belum juga menentukan sikap terkait Upah Minimun Sektoral kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2013.

Menemui aksi buruh, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sugiri Sancoko menegaskan pihaknya akan terus mengawal kebutuhan pekerja. Termasuk mendesak pemerintah provinsi untuk segera melakukan keputusan UMSK.  Apalagi, semua pihak baik buruh, pengusaha dan pemerintah harus tunduk dengan kesepakatan Dewan Pengupahan.

“Kami di Komisi E berharap semua pihak bisa duduk bersama untuk menyelesaikan sengeta UMSK yang selama ini belum juga tuntas. Dengan begitu, buruh atau pekerja bisa kembali bekerja dan pengusaha bisa menjalankan perusahaanya, tanpa terganggu dengan aksi-aksi demi buruh,” terang Sugiri Sancoko.

Disampaikan Sugiri selama kepentingan UMK masih masuk wilayah kebijakan Jawa Timur, komisi yang membidangi kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan ini terus mendesak agar eksekutif bisa menyelesaikan sengketa pengupahan. “Selama masuk kepentingan di pemprop, kami melakukan pendekatan. Sementara kebutuhan buruh yang menyangkut di Pemerintah Pusat, kami hanya bisa mengusulkan aspirasi pekerja,” terang dia.

Sementara itu, Jamaludin juru bicara FSPMI menyampaikan desakan pekerja ini, dilakukan karena selama satu bulan lebih nasib pekerja di Jatim terus saja terombang-ambing. Sebab, keputusan UMKS yang disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo ternyata masih menjadi polemik antara pekerja dan pengusaha. Bahkan, tidak tuntasnya persoalan UMSK juga menjadi masalah serius bagi pekerja yang selama ini, nasib mereka tetap saja tergadai oleh kebijakan pemerintah yang hanya mementikan kebutuhan pengusaha.  “Isu ini diusung tidak hanya sekedar memperjuangkan kesejahteraan buruh, namun juga menyangkut kepentingan rakyat banyak,” tandas dia.

Sebab dengan upah sektoral, lanjut aktivis buruh ini, akan membuat buruh yang mempunyai kemampuan lebih akan lebih sejahtera. “Sekaligus meningkatkan produktivitas pekerja, sehingga sistem pengupahan menjadi lebih adil dan fair,” kata Jamaludin. (Bintang)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved