Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi E : Terima Aspirasi Buruh Terkait UMSK

 
07 Februari 2013

Suara Indrapura : Guna menampung aspirasi buruh, Komisi E DPRD Jatim mengadakan pertemuan dengan sejumlah pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), pada Selasa siang (6/2) di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur.

Bertepatan dengan hari ulang tahun FSPMI ke-14, ribuan buruh yang datang dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Jombang dan Probolinggo mengadakan unjuk rasa guna menyuarakan aspirasinya. Selain sebagai bentuk perayaan peringatan hari ulang tahun FSPMI, aksi tersebut juga untuk menyampaikan tuntutan dan keluhan kepada pemerintah Provinsi Jatim untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh. “Pada kesempatan kali ini, kami menyampaikan tuntutan tentang perbaikan kesejahteraan buruh, salah satunya yaitu mengenai upah minimum sektoral,” ujar Jamaluddin selaku Ketua DPP Aneka Industri FSPMI.

Sebagai kota metropolitan kedua terbesar di Indonesia, selama ini kaum buruh merasa kesejahteraannya masih tertinggal dengan daerah-daerah lain. Oleh karena itu dalam pertemuannya dengan Komisi E, perwakilan buruh dari tujuh wilayah yang tergabung dalam FSPMI, menyampaikan beberapa isu yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. Mulai dari PPJS yang terkait dengan jaminan pensiun untuk semua buruh, sampai dengan penolakan RU keamanan nasional. “Mengingat bahwa buruh sebenarnya butuh demo untuk memperjuangkan keadilan, salah satu isu yang mampu membuat kita merasa galau yaitu mengenai instruksi presiden tentang keamanan nasional dan RUU tentang ormas. Melihat hal tersebut, seolah-olah kami dianggap seperti suatu hal yang membahayakan keamanan jalan, sehingga kami dihadapkan dengan bapak-bapak kepolisian dan TNI,” ungkap perwakilan FSPMI dari wilayah Sidoarjo.

Selain itu, kaum buruh juga meminta Komisi E DPRD Jatim untuk membuat rekomendasi ulang terkait dengan perombakan permenaker nomor 13 tahun 2012 yang pada prinsipnya belum bisa diterima oleh kaum buruh. Mereka menganggap masih banyak komponen pokok dalam kebutuhan hidup yang belum tercover. Sehingga kaum buruh menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menaikkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan, Sugiri Sancoko selaku Ketua Komisi E mengaku sudah mengajukan sebanyak dua kali mengenai permenaker nomor 13 tahun 2012 yang berkaitan dengan penambahan item guna memenuhi standar kesejahteraan buruh. Bahkan Sugiri juga mengusulkan soal biaya asuransi yang dibebankan pada perorangan, masuk ke dalam komponen upah sehingga tidak menambah beban kaum buruh. “Saya sadar bahwa teman-teman buruh selama ini sudah bekerja dengan berat. Sehingga suara-suara mengenai keluhan yang disampaikan teman-teman tadi menjadi layak untuk diperjuangkan bersama-sama,” tambah Sugiri. (Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved