Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi E Kunjungi Rehabilitasi Penyandang Cacat Rungu Wicara

 
06 Februari 2013

Suara Indrapura : Guna menindak lanjuti rancangan Peraturan Daerah mengenai pembinaan dan pelayanan penyandang cacat, Komisi E DPRD Jatim mengadakan kunjungan kerja di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Rungu Wicara di Jalan RA Kartini 34 Bangil, Pasuruan. Kunjungan yang dilaksanakan pada Senin siang (4/2) tersebut, dihadiri oleh delapan anggota Dewan dari Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat.

Mengingat bahwa setiap warga negara termasuk penyandang cacat berhak untuk mendapatkan Hak Asasi Manusia yang sama sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, maka pada tahun 2009 Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk suatu lembaga guna memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat rungu wicara. Hal ini  berkaitan dengan Peraturan Daerah yang diinisiatifkan oleh Komisi E mengenai pembinaan dan pelayanan penyandang cacat. Rancangan Peraturan Daerah tersebut diharapkan mampu memberi perlindungan dan kesempatan yang lebih bagi penyandang cacat. Serta menyiapkan penyandang cacat rungu wicara menjadi manusia yang dapat melaksanakan fungsi sosialnya, terampil, dan mandiri.

Menanggapi permasalahan sosial yang ada, Komisi E menegaskan bahwa penyandang cacat, khususnya rungu wicara, diberi kesempatan lebih untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pimpinan rombongan, Dra. Hj. Anisah Syakur, mengatakan “saya merasa bangga dengan tekad dan semangat anak-anak disini dalam mengembangkan bakatnya. Melihat betapa anak-anak kita dengan segala kekurangannya, ternyata juga masih mempunyai kelebihan terutama di bidang seni yang nampaknya tadi tidak kalah dengan anak sempurna,” ujarnya setelah melihat penampilan penyandang cacat rungu wicara.

Kunjungan kerja yang dilakukan Komisi E, untuk silaturahim sekaligus sebagai fungsi pengawasan guna melihat secara dekat hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jatim, melalui Dinas Sosial terhadap masalah-masalah yang ditangani terutama terhadap cacat rungu wicara. Selain itu, kunjungan kerja tersebut juga sebagai fungsi budgetting mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan sarana dan prasarana guna mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang cacat rungu wicara.

“Ada satu hal lagi yang penting mengenai kunjungan ini, yaitu untuk mencari masukan dari permasalahan yang menyangkut anak cacat, baik itu tentang pelayanannya, atau hal-hal dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang menyangkut perlindungan terhadap anak-anak ini. Sebagai fungsi legislator, maka dibuat Peraturan Daerah mengenai anak-anak cacat yang harusnya mendapat hak lebih terhadap budgetting Provinsi Jatim. Karena bagaimanapun mereka juga termasuk anak bangsa yang perlu diperhatikan,” tambah Anisah.

Dalam pembahasan yang dilakukan antara Komisi E dengan jajaran Dinas Sosial, didapati salah satu permasalahan yakni mengenai kurangnya bantuan untuk pelaksanaan program pengembangan sarana dan prasarana UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Rungu Wicara. “Kami masih membutuhkan bantuan dari Pemprov Jatim, salah satunya bantuan alat komunikasi guna mengoptimalkan pelatihan anak-anak. Mengingat bahwa hampir semua yang ditampung disini adalah anak-anak, kami juga memerlukan alat pendeteksi dini untuk memeriksa adanya kelainan pada anak-anak,” ujar Sujono selaku Ketua Dinas Sosial Provinsi Jatim.

Menanggapi hal tersebut, Komisi E juga memberikan beberapa masukan mengenai apa saja yang hendaknya dilakukan oleh Dinas Sosial dan UPT yang bersangkutan. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, guna menarik perhatian pihak luar untuk ikut serta memberikan bantuan. Karena di era digitalisasi ini, permasalahan yang dimiliki oleh suatu daerah, dapat menjelma menjadi permasalahan dunia internasional.

Komisi E merasa kurang bila hanya mengandalkan dana APBD dalam pengembangan sarana dan prasarana yang ada. Oleh sebab itu diperlukan adanya reaksi dari lintas sektoral maupun korporasi yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu menangani permasalahan-permasalahan sosial. “Untuk menarik perhatian pihak luar, maka pihak UPT perlu melakukan pengeksposan mengenai kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan dan segala hal yang menunjukkan kepedulian terhadap anak-anak penyandang cacat. Namun yang perlu diperhatikan yaitu mengenai packaging atau kemasan dalam pengeksposan kegiatan tersebut agar terlihat semenarik mungkin dan mampu mendatangkan bantuan,” tambah Heri Prasetyo dari Fraksi Demokrat.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved