Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Nizar Zahro, Resmi Dilantik Jadi Ketua APDESI Jatim

 
05 Februari 2013

Suara Indrapura : Pelantikan APDESI  (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) berjalan lancar, kegiatan pelantikan ketua, sekaligus rapat kerja masa bakti 2012-2017   yang diresmikan Gubernur ini nampak dihadiri oleh Bupati, Walikota, Kades Se Jawa Timur, serta Pengurus ADEPSI se 38 Kab/Kota Jatim, berlangsung pada  sabtu (1/2) di  Hotel Garden Palace Surabaya

Sindang Matarang, Ketua Umum APDESI saat memberi sambutan mengatakan, sejak tahun 2005 APDESI itu berdiri  di Yogyakarta yang tujuannya, “membantu memaksimalkan percepatan pembangunan demi kesejahteraan rakyat dan menjadi mitra pemerintahan”. Momentum ini jadi pemacu semangat potensi pemerintahan sesuai regulasi, dirinya menyakini ketua APDESI Jatim yang baru kedepan  diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik sampai 5 tahun kedepan”. Ujarnya

Dalam rangka memajukan pemerintahan di Jatim, Kepala Desa disebut juga sebagai ujung tombak pemerintahan dasar, oleh sebab itu jika desanya sejahtera maka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) semakin kuat.

Gubernur Jatim H. Soekarwo, menegaskan bahwa Ketua APDESI harus punya visi yakni, jadikan desanya maju, sejahtera, adil dan demokratis menurut nilai-nilai budaya bangsa yang dikenal dengan musyawarah mufakat. Dirinya berpesan pertama agar Kades jadi panutan pada masyarakatnya sendiri, kedua jangan ada konflik horizontal di wilayahnya, ketiga tingkatkan kemampuan ketrampilan, dan cinta pada produk dalam negeri guna memperkuat perekonomian. Paparnya

Sementara itu Nizar Zahro, usai dilantik jadi Ketua APDESI Jatim yang baru mengatakan, terkait program ADEPSI seperti empat pilar program pemerintah. Selain itu langkah awal harus memperkuat lembaga pemerintah desa, sambil lalu jika RUU (Rancangan Undang-Undang) pemerintah desa sudah di sahkan, maka pemerintah desa punya hak yang sama dengan kabupaten, yakni dengan punya anggaran badgeting, pengawasan. “agar pemerintah desa itu kuat maka caranya harus memperkuat  perangkatnya dulu”. Lalu terkait Rancangan Undang-Undang sejauh ini sudah sampai di DPR RI target kita tahun 2013 sudah ada pengesahan, sehingga lembaga pemerintahan desa seperti BPD (Badan Pemusyawarahan Desa) yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ikut serta mendorong program pemerintah. Katanya

Dengan semangat ADEPSI mari kita bersatu padu agar desa sejahtera, negara kuat. Lanjut Nizar. (Mukriel)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved