Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi C Usulkan Kenaikan PAD, Gagas Perda Retribusi IMTA

 
04 Februari 2013

Suara Indrapura : Komisi C DPRD Jatim mengajukan usulan tambahan raperda untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pimpinan DPRD Jatim. Usulan raperda itu adalah retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dibeberapa perusahaan di Jatim. Dimana warga negara asing yang bekerja di Jatim bisa dijadikan PAD.

Diisampaikan Ketua Komisi C Thoriqul Haq usulan mengajukan tambahan satu Raperda usul prakarsa dalam Prolegda tahun 2013 karena potensi PAD dari tenaga kerja asing sangat dimungkinkan. Apalagi potensi terssebut, mampu menyumbang PAD pada tahun  2012 mencapai Rp15 miliar.
"Selama ini tidak diatur perda. Retribusi bagi IMTA  tersebut masuk ke pusat dalam penghasilan negara bukan pajak.," terang Thoriq. Karenanya, lanjut politisi asal Fraksi PkB Jatim ini, atas petunjuk Menteri Keuangan (Menkeu) diminta Kabupaten/kota dan provinsi membuat Perda terkait retribusi.
‘’Kami menilai sayang sekali, gara-gara tidak ada Perda yang menaungi pungutan tersebut membuat dana tersebut diserahkan ke pusat menjadi penghasilan negara bukan pajak," urai dia.
Agar retribusi tersebut masuk PAD Jatim, kami mengusulkan penarikan retribusi harus dilakukan secara  legal sekaligus sesuai arahan Menkeu. "Komisi C  berupaya untuk segera menyelesaikan Raperda tersebut,’’tegas dia.
Ditambahkan Thoriq, jumlah pekerja asing di Jatim setiap tahunnya terus mengalami kenaikan secara signifikan. Hal ini dipengaruhi dengan iklim investasi di Jatim yang sangat bagus. Tak heran jika ini menjadi bidikan tersendiri bagi Pemprov dan DPRD jatim untuk meningkatkan PAD Jatim.
Namun demikian, jika setiap kabupaten/kota memiliki Perda tersebut maka otomatis ada pembagian 60 persen : 40 persen untuk kabupaten/kota. Ini dikenakan bagi warga asing yang bekerja antar waktu dan lintas wilayah seperti tenaga konsultan, mekanik, atlit seperti pemain sepak bola, bahkan sampai artis asing. Sementara warga asing yang hanya bekerja di satu kabupaten/kota penuh menjadi haknya kabupaten/kota itu sendiri.
“Seperti di Madura misalnya. Saat ini khan banyak sekali pengeboran minyak dan disana banyak mempekerjakan tenaga asing. Kalau seperti itu, retribusi menjadi haknya Kabupaten Madura dan provinsi tidak dapat apa-apa. Terkecuali konsultan tersebut berpindah-pindah tempat maka izinnya ada di provinsi,” lanjutnya.(Fajar)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved