Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Cari Solusi Pencabutan SPM

 
27 September 2012

Suara Indrapura : Ribuan warga miskin di Madiun terancam tidak mendapat pelayanan kesehatan. Pasalnya, anggaran untuk jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) sangat minim. Hingga Muncul Pergub nomor 62 tahun 2012 dan Surat Edaran Gubernur nomor 440/1477/031/2012 tentang Pencabutan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang berlaku mulai 1 September lalu sedikit banyak berdampak pada pelayanan kesehatan di Jatim. Komisi E DPRD Jatim pun merasa perlu turun ke lapangan untuk mengecek langsung respon masyarakat terkait keputusan tersebut.
Ahmad Jabir, anggota Komisi E DPRD Jatim mengatakan, komisi E langsung menggelar sidak ke beberapa Rumah Sakit milik daerah. Temuan lapangan saat sidak, ada pasien dari Kab. Madiun, harus berhenti sebagai pasien jamkesda dengan SPM dan berpindah sebagai pasien umum sehingga seluruh pembiayaan ditanggung sendiri. Karena kuota dana Jamkesda Kab. Madiun sudah habis. Pemerintah Kabupaten Madiun juga sudah mengiyakan bahwa uangnya habis. Padahal selama ini pasien tersebut pakai SPM untuk cuci darah setiap 6 hari sekali.
“Sekarang dia harus membiayai sendiri dengan biaya 600.000 sampai 720.000 per sekali cuci darah” cerita Jabir, usai sidak ke Madiun pekan lalu.
Selain Madiun, Komisi E juga ke Magetan. Di sana ada pasien HD (gagal ginjal/cuci darah), yang masih terus dilayani dengan SPM karena anggaran kuota Kabupaten Magetan masih ada  dan masih banyak. Magetran memiliki kebijakan masih menanggung pasien SPM HD dirawat di RS Sudono, tapi tidak menanggung penyakit / sakit yang lain.
Dikatakan Jabir, masih ada beberapa daerah yang tidak mau mengeluarkan SPM format baru sebagaimana surat Edaran Dinas Kesehatan Propinsi kepada kota Kabupaten. Meski demikian, RS Sudono masih melayaninya asal SPM tersebut masih berlaku. Format baru ini, adalah SPM yang menggunakan materai 6.000. Hal ini agar SPM ini bisa punya kekuatan hukum agar tidak dimanfaatkan untuk memalsu yang tidak ,miskin  menjadi miskin. Di sisi lain format baru dengan materai ini agar bisa menjadi penguat komitmen kota/kabupaten untuk menanggung biaya bagi pasien yang bersangkutan.
Adanya beberepa pasien yang tidak membawa surat apa-apa, baik surat SPM atau surat rujukan, namun mereka minta dilayani dengan daftar sebagai pasien SPM karena mereka merasa miskin  dan selama ini menggunakan SPM untuk berobat, tapi karena ada ketentuan dan kebjakan baru tersebut, maka mereka kesulitan dapat SPM.
Padahal, untuk pemegang Jamkesda maupun Jamkesmas, Titi salah satu warga Madiun, mengatakan sudah pasti warga miskin karena sebelumnya sudah melalui survey maupun penelitian. “Sedangkan yang menggunakan SPM justru lebih banyak tetapi belum tentu mereka tergolong warga miskin. Bisa jadi saat berobat dengan biaya tinggi, mereka tidak mampu dan akhirnya mengajukan SPM ini sehingga jumlahnya lebih banyak dibanding pemegang Jamkesda maupun Jamkesmas,” jelasnya.
Sementara, Jabir berpendapat apa yang sedang terjadi dengan berbagai fenomena seputar penghentian dana pemprov untuk pasien SPM ini menunjukkan kebijakan Penghentian Anggaran Pemprov untuk pasien SPM ini belum waktunya. Karena mengandung undur ketergesa-gesaan , atau mengandung unsur kurang persiapan. Ini juga diperkuat dengan adanya fakta bahwa beberapa kota/ kabupaten sebenarnya siap menanggung biayanya, tetapi kondisinya sulit karena ,mereka tidak menganggarkan di APBD baik murni maupun perubahan.
“Karena keluarnya SK Gubernur tersebut setelah beberapa kota/kabupaten menyelesaikan pembahasan APBD perubahan,” jelasnya.
Karenanya, maka untuk mengantisipasi semakin berkembangnya permasalahan dan dampak negatif yang dirasakan masyarakat, perlu segera ada evaluasi terkait kebijakan ini dan dampak-dampaknya. Agar dampak negatifnya bisa diantisipasi. Sekaligus untuk mengevaluasi apakah kebijakan ini efektif? Dan apakah perlu kebijakan tambahan atau lanjutannya. Untuk itu, di komisi sebagian anggota telah sepakat agar diagendakan segera rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan, Asisten Kesra bahkan kalau bisa menghadirkan sekdaprov untuk ,membahas ini semua. Dan mencari jalan keluar dari dampak-dampak negatifnya, jika memang Pergub dan SE Gub ini tidak dicabut.
Kalau mau mudah, ya dicabut saja kebijakan ini, lalu anggaran propinsi ditambah.“Kan dana untuk jamkesda yang menanggung nasib masyarakat miskin ini dari APBD Propinsi sebesar 171 Milyar”, ungkap Jabir. (Umi)

Foto Galeri

   Jumlah Kunjungan : 1661665

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved