Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Warga Bulak Sari Wadul ke Komisi A Jatim Terkait Kasus Tanah

 
30 Januari 2013

Suara Indrapura : Sengketa hak atas  tanah sudah menjadi  permasalahan yang tak berujung di negeri kita ini. Warga Bulak Sari Surabaya mendatangi rumah rakyat DPRD Jatim, melapor atas sengketa tanah yang terjadi karena pada satu objek tanah statusnya lebih dari satu sertifikat sehingga ada klaim ganda terhadap status tanah.

Biasanya klaim tersebut terus diungkit-ungkit pada periode waktu tertentu. “Pembeli bisa menjadi tidak tenang, meskipun sudah membeli untuk waktu yang lama, “untuk kepemilikan tanah harus jelas dalam penerapan aturan, apa UU pertanahan yang dipakai atau UU otonomi khusus sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi jelas dan tegas, tidak membingungkan  para pihak (pemilik tanah dan pembeli)”. Kata Samidjan

Warga mengadu terkait  proses kasus tanah yang ada di Ds. Bulaksari dan Bulak Rukem Kecamatan Kenjeran yang beberapa hari lalu ke Gedung DPRD Jatim menemui Komisi A (Pemerintahan) DPRD Prov. Jatim di ruang kerjanya.

Ketua Komisi A H. Sabron Pasaribu, SH. M.Hum mengatakan, saat menemui 7 perwakilan warga setempat mengatakan, “kasus ini boleh dikatakan kasus yang sangat berat, namun kasus semacam ini tidak akan berat asalkan  selama kita mau berusaha dan berjuang untuk mendapatkan kasus tanah tersebut kembali pada yang berhak. Katanya

“Perlu di ingat kasus ini melibatkan Pihak Markas Besar Angkatan Laut yang mana dalam hal ini telah terjadi miskomunikasi dengan warga setempat, sehingga tidak ada ganti rugi dan kesepakatan antara kedua belah fihak yang akhirnya menimbulkan kasus ini mencuat”.Lanjutnya

Dikesempatan yang sama, Kementrian Keuangan selaku  penyandang danapun juga enggan akan membicarakan masalah ini, “Yakin kasus ini dapat diselesaikan,  area sengketa tanahnya bukan tanah miliknya, ataupun tanah inventarisasi melainkan haknya warga, kembalikan saja pada yang punya  kan beres”. Kata Ali Mu’tie.

Komisi A yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan  selalu serius setiap menangani kasus tanah, kami ingin dekat dan melindungi warga yang sedang mengalami urusan hukum. Lanjutnya

Selain itu Sabron menambahkan, banyak kasus yang apabila kita mau berusaha dan melawan pasti berhasil dan kembali pada yang punya salah, satu contonya kasus TVRI (Televisi Republik Indoesia) berada di Jl. Mayjen Sungkono yang saat itu ada ratusan petugas memblokade sekitar area yang mana saat itu dianggap TVRI tidak mau membayar sewa tanah yang notabene tanahnya Kotamadya imbuhnya.  Akan tetapi setelah dikroscekan ternyata tanah tersebut bukan lahan atau hak milik Kotamadya, masih banyak contah yang lain. Nah apabila kasus tanah ini perlu ditangani secara formalitas kita perlu adanya pengacara tapi kita tanya dulu maunya apa yang penting kita siapkan segalanya. Mudah-mudahan terlaksana dan cepat terselesaikan akan adanya kasus tersebut. Paparnya (Riyon)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved