Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Sosialisasi Perda Penyelenggara Penyuluhan Komisi B DPRD Jatim

 
30 Januari 2013

Suara Indrapura : Penyelenggaraan penyuluh sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan langkah strategis dalam pendampingan dan penyebarluasan informasi teknologi serta untuk memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan guna melakukan proses pembelajaran dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku usaha-usaha pertanian.
Memperhatikan hal tersebut maka Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur mengadakan sosialisasi selama dua hari tanggal 28 s/d 29 bertempat di Hotel Kusuma Agro Wisata-Batu dengan Narasumber Prof. Dr. Ir. Setyo Budi, MS. Tenaga Ahli Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dan Ir. Son Suwasono, M.Sc dari Universitas Brawijaya yang dihadiri oleh SKPD Kab/Kota bidang Perekonomian Se Bakorwil Malang, adapun materi yang disajikan adalah tentang Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk memperoleh masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan dan fasilitasi penyuluhan serta sebagai wadah bertukar pikiran bagi petugas penyuluhan.

Dalam kesempatan ini Profesor Setyo Budi menekankan bahwa Perda ini diperlukan para penyuluh untuk mendapatkan dukungan salah satunya berupa anggaran, hal ini disebabkan  dalam kegitan penyuluhan para penyuluh ini dapat dikatakan sebagai alat atau senjata untuk memberikan motivasi bagi para petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Apabila produktivitas pertanian meningkat, maka hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahterahan para petani sehingga munculah istilah “petani ngguyu” dan menjadikan “petani raja”.

Perda ini membuat mengatur secara khusus mengenai badan koordinasi penyuluhan. Adanya kelaparan dan perubahan iklim serta krisis energi telah menguncang dan mengancam masalah pangan dan populasi dunia. Sebab masalah ini, menjadi problematika paling besar sebagai akibat keterkaitan antara populasi, pertanian dan kesehatan.

Sedangkan Ir. Son Suwasono, M.Sc mengatakan bahwa tujuan dari sistem penyuluhan tersebut antara lain memperkuat pembangunan pertanian yang berkelanjutan, memberdayakan pelaku utama (petani) dan pelaku usaha (industri-industri).

Sementara fungsi dari kegiatan penyuluhan tersebut yaitu mengupayakan kemudahan akses untuk mengembangkan usaha karena penyuluh dapat bertindak sebagai fasilitator, dinamistor, dan motivator.

Kegiatan penyuluhan juga berfungsi untuk membantu menumbuhkan organisasi, sehingga dapat memunculkan kelompok-kelompok tani, serta menumbuhkan kesadaran dan kelestarian lingkungan. “semakin kita peduli mengenai peningkatan produktivitas pertanian, maka akan muncul suatu kesadaran dalam diri kita dan akan menuntut pola perilaku kita untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Penyuluhan tersebut juga untuk meningkatkan perubahan perilaku, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oleh karena itu, yang perlu dipikirkan selanjutnya yaitu mengenai sumber daya manusianya. Sehingga perlu adanya kebijakan khusus mengenai rekruitmen tenaga menyuluh. Diharapkan untuk tahun-tahun kedepan muncul generasi muda sebagai tenaga penyuluh yang mempunyai kompetensi dan skiil di bidang pertanian. Harapan kedepan, para penyuluh dapat menjadi ikon, kebanggan, dan mempunyai jiwa nasional yang tinggi agar memudahkan tugas-tugasnya kelak. Karena menjadi penyuluh bukan tugas yang mudah, terkadang harus masuk-masuk desa dan berhadapan dengan banyak orang untuk menyampaikan penyuluhan.

Keberadaan para penyuluh merupakan ujung tombak dalam keberhasilan sektor pertanian, oleh karena itu, kabupaten, kota juga turut serta memikirkan mengenai ketenaga kerjaan dan menyiapkan sarana pendukung melalui dana APBD. Penyuluh juga dapat dikatakan sebagai ahli teknologi yang bekerja dan berusaha mewujudkan empat ruang lingkupbpenyuluhan yaitu better farming, better bussines, better living, dan better community. Sehingga memiliki dampak adanya peningkatan pendapatan dan memperbaiki kehidupan.

Didalam pengarahannya Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Agus Dono Wibawanto menyambut baik tentang usulan Raperda Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Timur, karena hal ini juga merupakan keinginan yang sangat kuat dari Komisi B untuk segera mewujudkan ketahanan pangan dan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera serta mewujudkan sistem penyuluhan yang efektif menuju profesional penyuluh dan pelaku utama yang mandiri. (Sb)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved