Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi E : Semangat Perjuangkan Jamkesda

 
29 Januari 2013

Suara Indrapura : Semangat Komisi E DPRD Jatim untuk tetap mengalokasikan anggaran lewat APBD bagi warga miskin tidak menyurut. Meski Pemerintah Pusat memutuskan untuk meng-cover seluruh pemegang kartu Jamkesda ke Jamkesmas per 1 Maret 2013. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah angka kemiskinan di Jatim yang seiring dengan naiknya upah minimum Kabupaten/Kota dan berujung pada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Zainal Arifin menegaskan bahwa Jatim tetap berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran lewat Jamkesda guna pelayanan kesehatan. Meski terdapat sekitar 14,2 juta warga berekonomi rendah di Jatim sudah ter-cover dalam Jamkesmas, namun pada APBD Jatim 2013, Komisi E tetap akan berupaya mengalokasikan anggaran untuk jamkesda sebagai antisipasi terjadi warga miskin dadakan akibat PHK atau bencana alam.

“Jangan sampai warga miskin di Jatim tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gara-gara tidak masuk dalam kuota Jamkesmas. Untuk itu, kita di Komisi E berinisiatif untuk tetap mengalokasikan anggaran lewat APBD Jatim untuk membantu mereka,” tegas Politisi Partai Golkar Jatim, Selasa (29/1).

Agar kesalahan pada masa lalu tidak terulang lagi, maka Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan kabupaten/kota harus benar-benar valid. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan ketat dari Dinas Kesehatan di masing-masing kabupaten/kota agar mereka yang memegang kartu SKTM adalah warga Jatim yang benar-benar tidak mampu.

Mengingat dalam UUD 1945 telah disebutkan bahwa orang yang tidak mampu dan terlantar dipelihara oleh Negara, maka anggota Komisi IX DPR RI, Soepriyatno sangat mendukung langkah yang dilakukan Komisi E DPRD Jatim. “Itu sudah Jelas. Artinya daerah bisa mengalokasikan anggaran jamkesda untuk membantu warganya yang tidak ter-cover di jamkesmas,” ujarnya.

Bahkan kini telah dialokasikan sekitar 84 juta jiwa se-Indonesia oleh APBN lewat Jamkesmas. Dan yang paling besar ada di Jatim. Oleh karena itu pihaknya berharap pada akhir Februari 2013 data warga miskin di daerah sudah masuk. Pasalnya jamkesmas sudah diberlakukan per 1 maret 2013.

“Yang pasti dalam waktu dekat kami Komisi IX  DPR RI akan bertemu dengan seluruh gubernur se-Indonesia dan Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dengan begitu sebelum Jamkesmas baru diberlakukan semua data terkait orang miskin sudah selesai. Termasuk soal keingninan Jatim yang akakn memasukkan 1,2 juta warga miskin pemegang jamkesda ke Jamkesmas diluar 14,2  juta sesuai kuota yang diberikan pusat,” ungkap politikus asal Gerindra itu dengan gamblang.

Hasil dari pertemuan tersebut nantinya akan menjadi catatan  bagi DPR RI dan TNP2K dalam melakukan perbaikan. Hingga kini masih didapati banyak warga miskin yang tidak terkover, sebab tidak validnya data yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik).(Noni)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved