Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi B Gagas Raperda Untuk Lawan PPTembakau

 
28 Januari 2013

Suara Indrapura : Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah terkait perlindungan petani tanaman tembakau dan tata niaga industri hasil tembakau. Hal itu dilakukan sebagai langkah awal antisipasi keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif.  Yang mana  PP Tembakau kini sudah dirancang oleh kalangan legislatif yang memiliki hak dan wewenag membuat regulasi. Pasalnya, jika PP tembakau itu benar-benar diberlakukan, maka industri rokok nasional akan gulung tikar dan petani tembakau akan 'mati'.
Saat ini Komisi B DPRD Jawa Timur berencana menggagas  menggulirkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perlindungan petani tanaman Tembakau.
Ketua Komisi B DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto, Senin (21/1), mengatakan, PP tembakau yang sudah diputuskan oleh pemerintah itu terbilang diskriminatif dan jauh melebihi kewenangan Kementerian Kesehatan. "Kalau ingin mengatur zat adiktif, kenapa hanya pada tembakau.

Bahkan pasal-pasal di PP sampai mengatur ke tata niaga rokok. Kementerian Kesehatan seharusnya jangan bicara soal proses tapi juga hasil," “Kalau memang aturannya diperketat seperti itu, maka pemilik modal yang akan berkuasa. Bisa jadi pengusaha rokok skala kecil menengah akan gulung tikar karena mereka tidak sanggup untuk menjalankan aturan tersebut, ”Katanya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengirimkan surat penolakan kepada pemerintah pusat mengenai peraturan tersebut.
Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi B lainnya, Freddy Poernomo. Menurut Freddy, seharusnya PP tembakau mestinya ditolak karena berdampak merugikan petani. Pasalnya, kondisi itu sangat merugikan petani dan pengusaha rokok di Jatim. Selain itu, PP itu membuka peluang bagi Industri rokok asing menjamur."Saya sangat setuju jika PP tembakau ditolak, sebab dampaknya akan mematikan industri rokok nasional dan petani tembakau," kata Freddy. (Noni).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved