Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dewan Gerah, 23 Perda di Jatim Masih Jadi Macan Kertas

 
28 Januari 2013

Suara Indrapura : Raport merah patut diberikan Pemprov Jatim di bidang legislasi atas kinerjanya. Pasalnya, masih terdapat 23 perda yang belum mempunyai peraturan gubernur dalam lima tahun terakhir. Sebanyak 16 perda itu adalah inisiatif DPRD Jatim, sedangkan tujuh perda lainnya merupakan inisiatif pemprov. Akibatnya, perda tersebut mangkrak alias macan kertas, padahal pembahasannya telah memakan dana miliaran rupiah.

Kini ada ritual baru dalam hearing antara komisi-komisi di DPRD Jatim dengan mitra satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ketua komisi akan mengajukan satu pertanyaan sebelum memulai anti rapat, “Sudahkah Bapak-bapak dari dinas menyelesaikan kewajibannya menyusun draf Peraturan Gubernur (Pergub)?”. Ketua Badan Legislatif DPRD Jatim, Zainal Arifin mengaku bahwa situasi itu lahir bukan dari peristiwa lucu. “Karena kami sudah kehabisan cara untuk mengingatkan pemprov,” ujarnya.

Politisi Fraksi Golkar tersebut memang pantas prihatin. Pasalnya, 23 perda yang belum memiliki pergub itu tidak tergolong baru. Bahkan, sudah ada perda yang berusia 13 tahun, yakni Perda nomor 5 tahun 2000 tentang pencemaran air. Selain itu, masih ada perda tentang pengelolaan panas bumi yang terbilang agak lama. Perda tersebut belum juga memiliki peraturan pelaksana berupa pergub, padahal sudah di sahkan lima tahun lalu.

Ternyata keprihatinan Zainal Arifin tak berhenti sampai disitu. Sebab hanya terdapat dua Perda yang sudah di lengkapi pergub dan bisa di terapkan, diantara 16 Perda yang disusun selama dua tahun terakhir. Hal ini dinilai sebagai suatu pemborosan. Pasalnya, pembuatan satu perda bisa memakan biaya Rp 750 juta.

Gubernur Jatim, Soekarwo mengakui memang ada keterlambatan dalam penyusunan pergub. “Tapi, tidak banyak. Setelah kami inventarisasi, ternyata hanya empat yang mendesak dibuatkan pergub. Dua diantaranya yaitu perda tentang pemberdayaan koperasi dan UKM, serta perda tentang pengelolaan air. Yang dua lagi saya lupa,” tuturnya.

Internal Pemprov Jatim berdalil bahwa banyak perda inisiatif DPRD Jatim asal dibuat begitu saja. Belum tentu perda tersebut sesuai dengan kebutuhan. Biasanya, inisiatif itu dipicu oleh keluhan LSM yang punya hubungan dekat dengan anggota dewan. Kemudian keluhan tersebut diusulkan menjadi perda setelah dilengkapi naskah akademik. “Seharusnya, dewan paham bahwa yang menjadi pelaksana di lapangan adalah SKPD. Kalau dinas-dinas itu tak suka atau merasa tidak aplikatif, sudah bisa dipastikan akan sulit berjalan,” tuturnya.

Kondisi itulah yang mengakibatkan banyak perda mangkrak. Proses telah dianggap selesai setelah masa penggodokan perda. Dinas-dinas malas menindak lanjuti karena merasa tidak memiliki ataupun berkepentingan untuk menjalankannya. Begitu perda disahkan, di lain sisi anggota dewan juga sudah tidak mempunyai kewenangan apa-apa.

Alhasil, perda itu tiba-tiba mangkrak  begitu saja karena tidak ada yang tahu menahu dan mengontrolnya. Bahkan sumber tersebut juga mengungkapkan kalau sebenarnya lebih baik perda-perda itu hanya berasal dari inisiatif pemprov agar tidak terjadi permasalahan mangkrak seperti ini.

Merasa butuh, merupakan salah satu kunci yang menurut anggota badan Legislasi (Banleg) DPRD Jatim, Yusuf Rohana agar SKPD cepat membuat Pergub. Seperti yang dicontohkan Kadishub Jatim dan LLAJ, Wahid Wahyudi tentang perda pengendalian kelebihan angkutan barang. Perda yang digodok pada bulan September 2012 lalu, diakui Wahid perlu untuk segera disusun pergubnya guna memberi sanksi pada kendaraan yang muatannya berlebih di jembatan timbang. “Pergubnya sudah kami terbitkan pertengahan januari lalu. Jadi, sudah mulai berlaku,” kata Wahid.

Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Supriyanto mengakui, masih banyak Perda yang belum memiliki Pergub. Namun, pengajuan pergub sebagian perda itu sudah diusulkan. “Misalnya, perda tentang pasar tradisional, juga perda tentang penyusunan peraturan per UU sudah diusulkan,” ujarnya. Saat disinggung mengenai lama tidaknya pembuatan Pergub tersebut, Supriyanto mengatakan bahwa semua perda yang sudah disahkan masih harus di evaluasi dan di klarifikasi oleh menteri. Bahkan evaluasi tersebut biasanya melampaui batas waktu yang ditetapkan.

Di bagian lain, staf pengajar sengketa pemerintahan Unair, M. Hadi Subhan menyatakan, banyaknya perda yang belum memiliki pergub itu bisa disebut maladministrasi. “Kalau jumlahnya satu atau dua perda saja, mungkin memang ada yang terselip dan unsur lupanya jelas. Tapi, kalau 23 Perda? Itu maladministrasi namanya,” tegasnya.

Subhan juga menambahkan, banyaknya perda yang pergubnya tak kunjung diterbitkan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya, ketidak jelasan soal sanksi. Dewan tidak punya wewenang untuk memaksa SKPD jika malas menyusun pergub. Kemudian, tidak adanya mekanisme yang baku khusus untuk masalah tersebut. “Perdanya mangkrak, mubazir, dan pemerintah provinsi gagal melaksanakan good governance,” terangnya.

Mengingat mekanisme yang selama ini dilakukan dirasa tidak berguna, Subhan mendesak ada sebuah lembaga khusus guna mengawasi masalah legislasi. Lembaga khusus tersebut dapat memanfaatkan lembaga-lembaga yang kini sudah ada, sehingga tidak perlu membentuk baru. Misalnya saja ombudsman atau KKP bisa diserahi wewenang seperti itu.

Pakde Karwo mengatakan, tidak semua perda harus memiliki pergub. Hal ini disebabkan karena Perda tersebut memiliki UU dan isi yang persis. “Untuk perda yang harus ada pergubnya, jumlahnya sekitar empat. Yang pasti, pemprov akan menyelesaikan secepatnya,” imbuhnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Dewan telah merancangkan dua cara. “Pertama, kami akan menyuruh Komisi untuk meningkatkan SKPD terkait dengan kewajiban membuat pergub di setiap hearing. Cara yang ke dua, kami akan membuat perda sangat operasional sehingga tak perlu pergub,” tegas Zainal Arifin.(Noni)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved