Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Tolak RPP, Dewan Janjikan Proteksi Industri Tembakau

 
25 Januari 2013

Suara Indrapura : Usai dengar pendapat dengan petani dan pengusaha tembakau (21/1), ketua Komisi B, Agus Dono Wibawanto mengatakan bahwa kalangan DPRD Jawa Timur akan memproteksi industri tembakau di Jatim

 

Agus Dono berjanji akan adakan perlawanan terhadap rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengendalian tembakau yang diusulkan oleh pemerintah. Pasalnya, industri tembakau di Jatim akan terpukul bila RPP tersebut disahkan menjadi peraturan pemerintah. “Sehingga imbasnya akan menimpa petani tembakau,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.

Apabila PP tembakau diberlakukan, maka akan membuat kolaps industri tembakau di Jatim, terutama pada industri rokok kretek. Di sisi lain, industri rokok putih merasa diuntungkan dengan adanya PP itu. Agus menambahkan, sebagai wakil rakyat, pihaknya akan melakukan advokasi serta proteksi pada pengusaha dan petani tembakau.

Untuk melindungi industri tembakau di Jawa Timur yang telah menguasai enam puluh persen produksi nasional, Komisi B akan melayangkan surat penolakan terhadap RPP tembakau kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Pihaknya juga akan mengusulkan Raperda tentang tembakau sebagai payung hukumnya.

Sudah dipastikan 550 perusahaan tembakau baik kecil maupun menengah akan gulung tikar apabila PP Tembakau di berlakukan. Dengan demikian Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Jatim, Sulami Bahar menyatakan pihaknya meminta proteksi dari DPRD Jatim khususnya  Komisi B yang membidangi perekonomian. “Kami akan melakukan  perlawanan bila RPP Tembakau di sahkan menjadi Peraturan Pemerintah, dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung,” tegas pengusaha rokok tersebut.

Adanya RPP tersebut dinilai Sulami akan memukul perekonomian di Jatim, karena akan mengakibatkan turunnya penerimaan asli daerah (PAD). Agus Dono mengutip data BPS, dimana tahun lalu PAD Jatim dari cukai tembakau yang mencapai Rp 1,5 triliun bisa dipastikan menurun drastis bila PP tembakau  di berlakukan. Menanggapi kondisi tersebut, Pemprov Jatim diminta proaktif melakukan loby ke DPR RI maupun pemerintah pusat.(Noni)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved