Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Gubernur Minta Bawaslu Menunggu, Komisi A Siapkan Mediasi

 
23 Januari 2013

Suara Indrapura : Kisruhnya hubungan antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim dengan Pemprov soal penyediaan gedung untuk kantor Bawaslu tampaknya masih akan lama penyelesaiannya. Karena itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu mendesak kedua belah pihak lebih mengutamakan dialog dan tidak ngotot-ngototan untuk mencari solusi kebutuhan pelayanan pemilihan  legislatif (pileg), pilgub dan pilpres di wilayah Jawa Timur. Untuk mencari solusi itu, politisi asal Fraksi Partai Golkar ini, mengatakan bahwa pihaknya selaku pimpinan komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum siap melakukan mediasi.
“Usulan saya, pekan depan mari semuanya untuk sidak bersama gedung yang dipermasalahkan tersebut, dan kemudian dievaluasi bersama. Apakah keberatan Bawaslu masuk akal dan Pemprop Jatim menyediakan gedung lainnya, atau bagaimana enaknya,” ucap Sabron.
Seperti diketahui, hingga saat ini belum ada titik temu antara keduanya (Pemprov Jatim dan Bawaslu.red). Bahkan, Gubernur Soekarwo menyampaikan, jika Pemprov Jatim hanya memiliki inventarisir gedung yang layak untuk bawaslu adalah eks gedung Dinas Kependudukan.
“Dari daftar inventarisir kami, memang hanya eks gedung dinas kependudukan itu saja yang ada,” kata Soekarwo.
Orang nomor satu di jajaran pemerintahan Jatim tersebut, menyampaikan dua gedung yang sebelumnya di minta Bawaslu Jatim saat ini, sudah terisi. Seperti eks gedung KPU Jatim di Jalan Tanggulangin.
“Itu sudah ditempati oleh Korpri untuk sementara. Karena gedung Korpri masih dibangun hingga kini,” ucap Soekarwo.
Soekarwo juga mengimbau bahwa Bawaslu sabar untuk menunggu. Misalnya, bila eks gedung dinas kependudukan itu dianggap tak layak, maka menunggu dulu untuk direnovasi.
“Tapi, kalau sudah tak sabar dan ingin mengontrak dulu, ya saya tak bisa menghalangi,” terang pria yang juga ketua DPD Partai Demokrat Jatim tersebut.
Sayangnya sinyal hijau Gubernur Soekarwo soal gedung eks Dinas Pendudukan tersebut tidak direspon Bawaslu.Sebab di bagian lain, Bawaslu masih tetap saja menolak gedung yang diusulkan Pemprov Jatim. ’’Kami sudah menyatakan menolak, dan surat penolakannya sudah kami kirimkan,’’ kata Komisioner Bawaslu Sri Sugeng Pujiatmiko.
Dikatakan Sri Sugeng, bahwa penolakan pihaknya bukan karena semata-mata gedungnya yang tak layak pakai saja. “Tapi, juga soal kelayakan lokasi dan lingkungan sekitar,” paparnya.
Menurutnya, gedung yang berada di Jalan Bendul Merisi tersebut kurang strategis lokasinya. Apalagi, di tempat tersebut banyak PK5 yang berjualan di sekelilingnya.
“Bayangkan, misalnya kalau ada protes dari parpol-parpol terkait penyelenggaraan pemilukada yang membawa massa banyak. Apa tidak menimbulkan masalah?” tambahnya, dengan nada tanya.
Sri Sugeng mengatakan bahwa pihaknya tak ingin disebut meminta gedung yang enak. Tapi, karena tupoksi Bawaslu yang memang strategis, maka pemilihan lokasi dan kelayakan gedung juga harus menjadi pertimbangan utama.
“Tidak apa-apa, kalau misalnya kami disuruh menunggu terlebih dulu untuk menempati eks gedung KPU, misalnya,” tuturnya.
Seperti diberitakan, Bawaslu Jatim mengajukan permohonan gedung kepada Pemprov Jatim. Pasalnya, sebagai salah satu lembaga yang cukup strategis, Bawaslu belum punya kantor. Hingga kemarin, Bawaslu masih nunut di gedung Bakesbanglinmas Jatim di Jalan Mayjen Sungkono. Dalam pengajuannya, Bawaslu meminta eks gedung KPU Jatim di Jalan Tanggulangin dan eks gedung BNP di Jalan Ngagel.
Namun, Pemprop menolaknya dan menyediakan eks gedung dinas kependudukan Jatim di Jalan Bendul Merisi. Gedung inilah yang kemudian ditolak Bawaslu karena dianggap tidak memenuhi syarat. Baik terkait soal lokasi maupun kondisi gedung, yang disebut Bawaslu seperti SD Inpres. (bintang)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved