Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi D Panggil Dinas PU Pengairan Jatim

 
23 Januari 2013

Suara Indrapura : Mengantisipasi ancaman banjir seperti bencana di Jakarta Komisi D DPRD Jatim memanggil Dinas PU Pengairan Jatim.  Komisi yang membidangi pembangunan di Jatim ini, meminta upaya pencegahan dari PU Pengairan mengingat di beberapa wilayah Jatim terus terjadi bencana banjir. Anggota komisi D DPRD Jatim Irwan Setiawan mengataka, Dinas pengairan Jatim memaparkan bahwa pemerintah pusat akan mengucurkan dana Rp 360 miliar untuk proyek menambah kapasitas floodway plangwot dari 640m3/detik jadi 1000 m3/detik dengan membangun penambahan pintu inlet flood way dan memperlebar saliran floodway plangwot. “Sehingga diharapkan banjir yang dialirkan melalui floodway sebesar 1300m3/ detik. Namun, masih ada debit banjir sebesar 2190 m3/detik yang akan dialirkan ke laut ujung pangkah, Gresik,”  terang Irwan.
Banyak solusi menjadi alternatif menyelesaikan persoalan banjir, diantaranya dengan melakukan pengerukan secara rutin pada anak-anak sungai dan normalisasi pada waduk-waduk. “Namun sampai saat ini, masih akan menemui kendala dikarenakan kapasitas pengerukan. Misalkan untuk waduk Sutami saja dijelaskan sedimentasi mencapai 5 juta m3 tapi kapasitas untuk pengerukan oleh pihak Jasa Tirta hanya pada angka 400m3," tutur dia.
Lanjut politisi asal Fraksi PKS ini, pemerintah daerah membutuhkan Rp 50 triliun dalam menangani banjir di Jatim. Meski Dinas Pengairan Jatim belum merinci angka Rp 50 triliun itu untuk kebutuhan apa saja. “Yang pasti, problem sosial berupa pembebasan lahan menjadi problem utama pembangunan tanggul-tanggul sungai bengawan solo mengingat padatnya penduduk. Kita meminta pusat untuk secara serius melakukan penanganan banjir di Jawa Timur. Bagaimana desain kebijakan pusat baik program maupun anggaran harus diperjelas. Sehingga seluruh problem akan bisa diselesaikan. Selain itu, harus juga bersinergi dengan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan solusi terhadap banjir di Jatim," pungkasnya
Irwan menilai ada enam persoalan dalam pengelolaan banjir di Jatim. Pertama, akibat kerusakan lingkungan pada daerah tangkapan hulu mengakibatkan terjadinya sedimentasi disungai dan waduk. Kedua, tambah politisi asal Fraksi PKS ini, debit puncak ketinggian air di wilayah sungai bengawan solo yang tidak baik (di atas 70 persen).
Ketiga, kata dia, jika terjadi hujan pada daerah hulu, kondisi muka air bengawan solo tinggi sehingga aliran anak anak sungai tidak dapat mengalir dan akan menguap.  Keempat, jika terjadi air laut pasang (tinggi 2-3 m) maka aliran air pada bengawan solo tidak dapat mengalir kelaut. Kelima, kata dia, banyaknya permukiman dan persawahan pada daerah depresi (rutin genangan) di sekitar bengawan solo. Dan  terakhir, tambah dia, adanya beberapa infrastruktur pengendali banjir yang belum selesai dibangun.“Enam kendala ini, menjadi ancaman dan penyebab terjadinya banjir di sepanjang aliran Benagwas Solo,” terang Irwan.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Pengairan Jatim Supaad mengaku bahwa untuk mengatasi banjir di Jatim secara menyeluruh dibutuhkan dana sebesar Rp 50 triliun untuk pembangunan waduk di dua puluh titik. "Untuk solusi jangka pendeknya adalah dengan menambah kapasitas floodway atau kanal plangwot - Sedayu Lawas dari 640 meter kubik perdetik menjadi 1000 kubik per detik dengan membangun penambahan pintu inlet floodway dan memperlebar saluran floodway plangwot," beber Supaad, kemarin.
Dalam APBD Jatim TA 2013 Pemprov  Jatim sendiri sebenarnya telah mengalokasikan anggaran banjir, tapi nilainya tidak bisa banyak. Pada APBD Jatim 2013 hanya diplot anggaran sebesar 27 miliar, jauh dari anggaran tahun 2012 lalu yang mencapai Rp 56 miliyar. Plot anggaran banjir telah diupangkas sebesar Rp 19 miliar dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena pos anggaran dalam APBD banyak tersedot untuk kegiatan pilgub Jatim yang mencapai Rp 760 miliar.
Sebelumnya, Ketua DPRD Jatim Imam Sunardhi menuding tingginya anggaran pilgub Jatim yang mencapai Rp 760 miliar membuat anggaran untuk menanggulangi banjir berkurang. Karena itu, pihaknya mendesak pengawasan secara ketat terhadap kebutuhan rakyat yang menjadi korban banjir. (Bintang)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved