Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dewan Klarifikasi Soal Temuan 18 Perda Tak Ber-Pergub

 
18 Januari 2013

Suara Indrapura : Mencuatkan kasus adanya peraturan daerah (perda) tanpa peraturan gubernur (pergub), tampaknya berbuntut panjang. Selain Gubernur Sekarwo sendiri mengancam sanksi, kalangan DPRD Jatim juga tidak tinggal dian Bahkan, para wakil rakyat ini juga serius melakukan penelusuran terhadap perda-perda tak ber-pergub.

Sesuai penelusuran yang dilakukan Badan Legislatif DPRD Jatim, ternyata terungkap hal yang memalukan. Karena, sejak 2011 lalu, hanya ada dua perda Nomor 1/2011 tentang penagihan paksa wajib pajak dan perda Nomor 4/2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Hal ini diungkapkan anggota FPKS DPRD Jatim Yusuf Rohana setelah melakukan rapat Banleg dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Dewan, Kamis (10/1). “Jadi, faktanya seperti itu. Hanya ada dua yang diterbitkan pergub,” beber Yusuf Rohana, kemarin.

Yusuf kemudian menghitung total perda sebelum 2011,dan perda sesudah 2011 tercatat ada 18 perda yang tak berpergub. Ini jauh lebih banyak dari temuan sebelumnya. Ketidak pergub ini membuktikan, perda-perda yang dibahas dengan mahal, menjadi perda yang tak bisa dioperasionalkan.

Sejauh ini, memang tak ada aturan yang mengharuskan perda dilengkapi dengan pergub. Namun, ketika perda diterbitkan, selalu mencantumkan membutuhkan pergub dan berapa lama maksimal yang harus di buat. “Rata-rata tiap perda mengamanatkan pergub harus jadi enam bulan.Tapi, kalau ada hal khusus seperti perda rendemen dan hablur tebu, perda tersebut menyatakan maksimal tiga bulan sudah harus ada pergub,”terang dia.

Akhirnya, rapat kemarin memutuskan sejumlah langkah untuk mengatasi hal tersebut. Yakni, komisi-komisi diperintahkan untuk menegur dan meningkatkan SKPD-SKPD yang menjadi mitranya, untuk memperhatikan masalah tersebut. Banleg diwajibkan untuk menanyakan ke Biro Hukum Setda Prov Jatim terkait kasus tersebut.

Sebuah sumber di dewan mengatakan bahwa soal perda ini memang agak ruwet. Terutama, perda-perda yang berasal dari inisiatif DPRD Jatim, bukan yang usulan eksekutif.”Karena apa pun yang menjadi pelaksana perda adalah eksekutif,”ucapnya.

Kadang, bila tak selaras, maka eksekutif pun merasa ‘tak memiliki” perda tersebut. Salah satu contoh kasus adalah perda BUMD yang baru digedok akhir tahun lalu. (darul)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved